JAKARTA, iNewsBanten.id – Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengungkap sejumlah pihak yang diduga menjadi target penyadapan ilegal dalam kasus yang menyeret nama Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Sasaran penyadapan tersebut diduga mencakup berbagai kalangan, mulai dari Presiden Republik Indonesia, lingkar Istana, kementerian dan lembaga, anggota DPR, hingga pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan.
Hal itu disampaikan Suyudi saat rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
"Berdasarkan hasil penyidikan, sasaran penyadapan diduga mencakup berbagai kalangan, antara lain Presiden Republik Indonesia, lingkar Istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR RI dan partai politik, tokoh politik, gubernur dan kapolda, KPK, Kejaksaan, internal Polri, ormas, aktivis, serta mahasiswa," ungkap Suyudi.
Meski demikian, Kapolri menegaskan daftar pihak yang diduga menjadi sasaran penyadapan tersebut merupakan bagian dari materi penyidikan. Nama-nama yang tercantum tidak serta-merta menunjukkan keterlibatan mereka dalam tindak pidana.
Dalam perkembangan penanganan perkara, penyidik telah memeriksa 28 saksi dan enam orang ahli.
Sebanyak 28 saksi tersebut terdiri atas 24 personel internal Polri, tiga saksi dari perusahaan penyedia layanan telekomunikasi, yakni Indosat, XL Axiata, dan Telkomsel, serta satu saksi dari vendor sistem penyadapan.
Sementara enam ahli yang dimintai keterangan terdiri atas dua ahli teknologi informasi dan elektronik (ITE) serta empat ahli hukum pidana.
Penyidik juga telah menyita sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Barang bukti itu meliputi 15 unit telepon genggam, tujuh flashdisk, dua unit iPad, empat unit CPU, komputer, laptop, satu modem, serta sejumlah dokumen dan log data penyadapan.
Polri masih mendalami kasus tersebut melalui proses penyidikan untuk mengungkap secara menyeluruh dugaan praktik penyadapan ilegal tersebut.
Editor : Mahesa Apriandi
Artikel Terkait
