SERANG, iNewsBanten.id -Kekosongan sekitar 60 jabatan kepala sekolah negeri di Provinsi Banten mendapat sorotan dari Pengamat Kebijakan Publik MN Institute Banten, Dwi Taruna. Kondisi tersebut dinilai mencerminkan perlunya evaluasi terhadap perencanaan kebutuhan kepala sekolah dan tata kelola pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten.
Dwi Taruna menilai, kekosongan puluhan jabatan kepala sekolah seharusnya dapat diantisipasi melalui perencanaan sumber daya manusia yang matang. Pemerintah daerah memiliki data mengenai masa tugas, batas usia pensiun, hingga kebutuhan regenerasi kepemimpinan di setiap satuan pendidikan.
"Kami mempertanyakan kinerja perencanaan Dindikbud Banten. Kekosongan 60 jabatan kepala sekolah bukan persoalan kecil. Ini menyangkut keberlangsungan tata kelola pendidikan. Mengapa harus menunggu begitu lama untuk mengisi jabatan yang kebutuhannya sebenarnya sudah bisa diprediksi?" ujar Dwi Taruna, Sabtu (14/11/2026).
Menurutnya, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan proses administratif pengangkatan pejabat definitif, tetapi juga menyangkut kemampuan pemerintah dalam memastikan keberlangsungan pelayanan pendidikan.
Dwi berpandangan, Dindikbud Banten perlu melakukan evaluasi terhadap sistem perencanaan dan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Hal itu penting agar proses pengisian jabatan tidak mengalami keterlambatan yang dapat memengaruhi efektivitas pengelolaan sekolah.
Ia juga menyoroti keberadaan pelaksana tugas (Plt) kepala sekolah yang selama ini menjadi solusi sementara ketika jabatan definitif belum terisi.
Menurut Dwi, penunjukan Plt merupakan mekanisme administratif yang dapat dilakukan sesuai ketentuan. Namun, apabila berlangsung terlalu lama, kondisi tersebut perlu dievaluasi karena kepemimpinan definitif memiliki peran penting dalam menentukan arah kebijakan dan keberlanjutan program pendidikan.
Kepala sekolah, kata dia, bukan sekadar jabatan administratif, tetapi memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan mutu pembelajaran, membina tenaga pendidik, mengelola sumber daya sekolah, serta memastikan program pendidikan berjalan secara berkelanjutan.
Dalam perspektif kebijakan publik, Dwi menilai persoalan kekosongan jabatan kepala sekolah perlu dilihat sebagai bagian dari evaluasi tata kelola pemerintahan, terutama berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan pendidikan.
Selain itu, Dwi turut menyoroti rencana mutasi kepala sekolah yang tengah dipersiapkan Dindikbud Banten. Ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tetap berlandaskan prinsip profesionalitas, kompetensi, integritas, dan rekam jejak kinerja.
Pertimbangan masa jabatan maupun kedekatan lokasi penugasan dengan tempat tinggal, menurutnya, dapat menjadi bagian dari penataan organisasi. Namun, aspek tersebut tidak semestinya mengesampingkan kebutuhan dan karakteristik masing-masing satuan pendidikan.
"Jangan hanya bicara penyegaran dan mutasi, sementara puluhan jabatan kepala sekolah belum terisi. Prioritas Dindikbud harus jelas, yakni memastikan setiap sekolah memiliki kepemimpinan definitif yang profesional dan berkualitas," tegasnya.
Dwi juga meminta adanya kepastian jadwal penyelesaian proses seleksi kepala sekolah. Kejelasan tahapan dinilai penting untuk memberikan kepastian kepada para peserta sekaligus menjamin keberlangsungan tata kelola pendidikan.
Berdasarkan keterangan BKD Provinsi Banten sebagaimana diberitakan sebelumnya, sebanyak 570 peserta telah mengikuti tahapan Computer Assisted Competency Test (CACT). Hasil asesmen tersebut akan dipetakan berdasarkan kategori kompetensi sebagai bahan pertimbangan dalam tahapan seleksi selanjutnya.
Dwi menilai, banyaknya peserta yang telah mengikuti asesmen perlu diimbangi dengan koordinasi antarlembaga dan keterbukaan informasi mengenai proses lanjutan. Meski demikian, pengisian jabatan tetap harus memperhatikan ketentuan serta mekanisme yang berlaku.
Pengamat Kebijakan Publik MN Institute Banten tersebut mendorong Dindikbud melakukan evaluasi terhadap perencanaan kebutuhan kepala sekolah, termasuk memperkuat koordinasi dengan BKD agar kekosongan jabatan dapat segera diselesaikan dan persoalan serupa tidak terus berulang.
Sementara itu, Kepala Dindikbud Provinsi Banten, Jamaludin, dalam keterangannya beberapa waktu lalu menjelaskan bahwa proses seleksi calon kepala sekolah telah melewati tahapan tes berbasis komputer. Pihaknya masih menunggu informasi dari BKD mengenai jadwal dan mekanisme seleksi berikutnya.
"Sekarang sudah CAT. Tinggal nanti tahapan selanjutnya disampaikan BKD. Kita tunggu informasi berikutnya," ujar Jamaludin dalam keterangannya beberapa waktu lalu.
Dindikbud Banten menargetkan sekitar 60 jabatan kepala sekolah yang masih kosong dapat terisi paling lambat awal 2027. Selain menyelesaikan proses seleksi, Dindikbud juga mempersiapkan mutasi kepala sekolah yang telah menjabat selama tiga hingga lima tahun sebagai bagian dari penyegaran organisasi dan penataan penempatan.
Kebijakan mutasi tersebut turut mempertimbangkan kedekatan lokasi tugas dengan tempat tinggal sebagai salah satu upaya meningkatkan efektivitas kinerja kepala sekolah
Editor : Mahesa Apriandi
Artikel Terkait
