DPW PKB : Keputusan KPU Kabupaten Serang pada Pelantikan PPS Dikhawatirkan Membangun Oligarki

SERANG, iNewsBanten - Wakil Sekretaris Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Banten, Abdul Gofur menyayangkan rencana KPU Kabupaten Serang yang bakal melantik Badan Adhoc Panitia Pemungutan Suara (PPS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang. 

Menurut Gofur, hal itu bertentangan dengan nilai-nilai etik dimana KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu independen dan mandiri tidak sepatutnya menyelenggarakan pelantikan badan adhoc dilingkungan Pemda Serang.  

Baca Juga

Kasus Pembunuhan Dini Sera, Ronald Tannur Anak Politikus PKB Divonis Bebas

"Memang tidak ada norma larangan dalam undang-undang no 7 tahun 2017 dan perundang-undangan lainnya, tetapi secara etik KPU harusnya memberikan tauladan terhadap tingkatan di bahwanya dari mulai PPK, PPS sampai tingkat KPPS sebagai badan adhoc penyelenggara pemilu harus independen," ujar Gofur saat ditemui di DPW PKB Banten usai Rakor LPP pembekalan Bacaleg DPRD Provinsi Banten, (23/01/2023). 

Lebih lanjut Gofur mengatakan, merujuk pada undang-undang no 7 tahun 2017 tentang pemilu penyelenggara harus memenuhi sebelas prinsip yakni mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. 

"Ini tampak KPU Kabupaten Serang terlihat kegenitan, saya faham indor itu milik rakyat dan dibiayai oleh APBD tapi saya kira itu kurang etis," katanya. 

Baca Juga

Kota Serang Geger, Bakal Calon Walikota Protes ke PKB! Soal Mahar Politik Rp 25Juta

Gofur menuturkan, semua lembaga negara memiliki serapan anggaran melalui APBN, pihaknya menanyakan apakah KPU Kabupaten Serang tidak memiliki anggaran sehingga melaksanakan pelantikan badan adhoc di lingkungan Pemkab Serang. 

"Pelantikan kan bisa ditempat umum lainnya seperti alun-alun, karena pelantikan PPS itu bukan bagian dari tahapan pemilu yang mana pemerintah daerah memfasilitasi," terangnya.

Ia menambahkan, keputusan KPU Kabupaten Serang melaksanakan pelantikan badan adhoc PPS se Kabupaten Serang di pusat kekuasaan dikhawatirkan akan membangun kekuasaan oligarki di tengah-tengah masyarakat. 

Baca Juga

H. Akhmad Jajuli Serahkan Pengembalian Formulir Pendaftaran Ke Dua Parpol di Lebak

"Sangat disayangkan keputusan KPU Kab. Serang yang melaksanakan pelantikan PPS se kabupaten Serang di pusat kekuasaan, hal ini dikhawatirkan membangun oligarki di tengah-tengah masyarakat," katanya.

Terakhir, Gofur mengatakan, pemilu merupakan proses menciptakan pemimpin bangsa kedepan, jika dalam prosesnya saja ada nilai etik yang dilanggar bagaimana bisa mewujudkan pemimpin bangsa yang berkualitas. 

"Saya sebagai anak bangsa tidak ingin pemilu kali ini melahirkan pemimpin yang tidak berkualitas. Saya ingatkan saudaraku KPU anda sudah disumpah untuk tidak main-main, anda sebgai penyelenggara hidup mati dibiayai oleh negara, janganlah anda membangun citra anda secara personal untuk kepentingan sendiri," tegasnya. 

Baca Juga

Ikut Penjaringan Bakal Calon Walikota Serang di PKB Wahyu Jahidi Siap Bawa Perubahan

Editor : Mahesa Apriandi