APBD 2024 Pemerintah Kota Cilegon Defisit, Tokoh Masyarakat Prihatin

CILEGON, iNewsBanten - Indikasi terhambatnya beberapa program pembangunan pemerintah kota Cilegon pada Tahun 2024 dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat seperti di sektor kesehatan dan pendidikan pembangunan RSUD,  pembangunan SMPN 15 di kecamatan Grogol Kota Cilegon, serta beberapa infrastruktur jalan yang masih rusak mendapat perhatian serius oleh mantan ketua Komisi 1 DPRD Cilegon H. Rebudin.

Terberitakannya Defisit APBD Pemerintah Cilegon 2024 oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Cilegon Maman Mauludin pada April 2024. Juga mendapat perhatian dan sorotan oleh beberapa ormas atau LSM pada Cilegon, dalam hal ini disampaikan oleh ketua L-KPK Mawil Kota Cilegon, keseimbangan antara pengeluaran belanja daerah dan pendapatan daerah terindikasi tidak maksimal pendapatan sektor pajak atau PBB 2P hal ini terungkap saat hearing atau RDP antara komponen masyarakat PB Al Khairiyah, Tokmas, organisasi induk profesi atau Kadin dengan PT Krakatau Posco di DPRD Kota Cilegon beberapa waktu lalu.

"PT KS Posco wajib memanipulasi objek PBB 2P (luasan objek pajak tidak sesuai dari perluasan sebenarnya)," ujar Rebudin selaku Tokoh Masyarakat Kota Cilegon.

Dalam kesempatan yang sama tokoh masyarakat kota Cilegon, yang diketahui sebagai mantan anggota DPRD Cilegon yang juga sebagai anggota Banggar atau badan anggaran memberikan saran masukan agar lebih maksimalnya peran Dinas di BPKAD Cq bagian pajak daerah guna menggali sektor-sektor pajak dan BPHTB sesuai undang-undang nomor 28 Tahun 2009 serta PP nomor 35 Tahun 2023 pasal 18 di mana BPHTB pajak dan BPHTB ini adalah nilai perolehan objek pajak saat terjadinya perolehan atas tanah dan bangunan satu contoh tahu wajib pajak.

"Wajib pajak dalam hal ini PT Chandra Asri yang belum lama ini melakukan transaksi jual beli saham dengan PT KDL dan PT KTI yang tembus nilainya cukup besar yaitu Rp3,25 triliun, juga ketika PT KSI yang memperoleh hak atas kanan dari titik ini dengan luas tanah 1665.103 M2 dengan nilai transaksi diantaranya Rp1,3 triliun," tutup Rebudin.

Editor : Mahesa Apriandi