Warga Keluhkan Proyek Jalan Cadasari – Kaduela Pandeglang, DPD Brantas Ancam Aksi Unjuk Rasa

PANDEGLANG, iNewsBanten - Proyek pembangunan ruas jalan Cadasari – Kaduela yang lebih dikenal jalan Cadasari Cemplang saat ini sedang dalam pembangunan,  namun dalam pelaksanaanya dikeluhkan warga.  Pasalnya pelaksana tidak menyiapkan jalan pengalihan agar pengguna jalan khususnya masyarakat sekitar masih bisa melewati, Namun dalam hal ini tidak bagi pelaksana jalan tersebut, justru jalan ditutup total.

Proyek pembangunan jalan yang menelan anggaran Rp. 1.195.643.696,86,- selain tidak menyediakannya jalan pengalihan alias ditutup total, terlihat di lapangan juga para pekerja tidak menggunakan alat pengaman, dan itu dikhawatirkan terjadinya hal hal yang tidak diinginkan. Seperti yang tertera di papan informasi proyek, bahwa proyek tersebut dikerjakan oleh CV. Adil Raja Mandala dengan nomor kontrak 620/17/RJ/BANKEU/DPUPR-BM/2024 dengan waktu pelaksanaan 120 hari kalender.

Baca Juga

DPUPR Banten Turunkan 220 Personil Bersihkan Tumpukan Sampah di Pantai Teluk Labuan

Dengan sudah ditutupnya secara total di titik ruas jalan tersebut, selain daripada warga sekitar hal itu mengakibatkan tak ada lagi warga yang melintas sehingga beberapa pegadang harus gigit jari. Karena Sekarang sudah tidak bisa lagi kendaraan melintas, termasuk motor. 

Papan informasi proyek

Semenjak adanyan proyek pembangunan jalan dan jalan tersebut ditutup total, saya sulit buntuk berjualan, Mana ada lagi yang beli, makin sepi pasti”, kata Iwan warga setempat. Rabu, (7/8/2024).

Selain dikeluhkan pedagang, masyarakat pengguna jalan juga harus mencari jalur lain untuk melintas di wilayak kecamatan Baros, sedangkan jarak nya luar biasa jauhnya.

Baca Juga

Pembangunan Jembatan Cisoka Mangkrak, Aktivis Brantas Tuding PPK PUPR Banten Lalai dalam Perencanaan

“saya sudah tanggung disini, kenapa itu tidak ada jalan pengalihan, kalua kami muter arah lewat kecamatan Baros itu htidak mungkin soalnya jauh tga kali lipat, biasanya kalua ada pembangunan jalan seperti ini ada kok disiapin jalan buat pengguna jalannya,”paparnya. 

Menyikapi Hal itu, Aktivis Ormas DPD Brantas Banten Iwan Setiawan mengatakan kalua seharusnya pelaksana jalan itu menyediakan jalan untuk kepentingan pengguna jalan, apalagi masyarakat sekitar, jelas tidak bisa beraktifitas kalau pelaksana jalan menutup total. Selain jalan ditutup total tidak menyediakan jalan penghalihan, dalam proyek itu juga tidak memperhatika K3.

“ Seharusnya pelaksana itu memperhatikan kepentingan masyarakat sekitar dan pengguna jalan juga, agar masyarakat merasa senang dengnan dibangunnya jalan itu, jangan malah kebalikannya. Malah menyengsarakan warga. Untuk yang kerja juga tidak disiapkan k3 oleh pelaksana, disini terkihat jelas bahwa pelaksana jalan tersebut arogan ingin memperkaya diri tanpa meikirkan kepentingan warga sekitar,” ujaranya dengan nada geram.

Terkait persoalan ini, kata Iwan, ia akan mengawal hingga persoalan ini ada perbaikin dan meyiapkan jalan pengalihan buat pengguna jalan, jika hal itu diabaikian oleh pelaksana, ia akan melakukan aksi unjuk rasa ke dinas terkait.
“jika pelaksana proyek jalan tersebet itu mengabaikan dan tidak memberikan pengalihan jalan buat pengguna jalan, maka kami akan kumpulkan warga untuk melakukan aksi unjuk rasa di dinas terkait.’ Tukasnya.

Hingga berita ini ditayangan, pelaksana proyek sulit ditemui.

Editor : Mahesa Apriandi