Anggaran Perjalanan Dinas DPRD Kabupaten Tangerang Capai Puluhan Miliar Disorot

TANGERANG, iNewsBanten — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tangerang dikabarkan menganggarkan pengadaan perjalanan dinas sebesar puluhan miliar menjadi sorotan publik. Pengadaan tersebut dinilai berpotensi pemborosan dan inkonsistensi terhadap semangat efisiensi birokrasi.

Pengadaan belanja perjalanan dinas tersebut telah terdaftar dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) LKPP Kabupaten Tangerang. 

Baca Juga

DPRD Banten Ingatkan ASN Tak Berebut Jabatan Jelang Rotasi dan Mutasi

Dalam SiRUP, pengadaan belanja perjalanan dinas itu berupa Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sekretariat DPRD sebesar Rp6.739.074.000.

Lalu, Dinas Biasa Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Rp16.098.760.000. DanBelanja Perjalanan Dinas paket Meeting luar kota Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 20.289.375.000.

Menanggapi hal itu, Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Tangeran, Endang Kurnia mengatakan bahwa alokasi besar-besaran untuk perjalanan dinas DPRD itu memperlihatkan adanya potensi pemborosan dan inkonsistensi terhadap semangat efisiensi birokrasi.

Baca Juga

Budi Prajogo Dicopot, Imron Rosadi Naik: PKS Jaga Integritas Partai Pasca Isu Memo Titip Siswa

"Apalagi saat ini situasi ekonomi yang menekan dan banyaknya warga yang masih kesulitan mendapatkan akses pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur layak pengeluaran miliaran rupiah untuk perjalanan dinas justru mencerminkan ironi dalam tata kelola anggaran," tegas Endang. Rabu, 16 April 2025.

Lebih lanjut, Endang mengatakan, dengan angka fantastis itu pihaknya mempertanyakan seberapa besar manfaat konkret dari perjalan terhadap pembangunan daerah. Dan seberapa urgensi terhadap Kabupaten Tangerang.

"Apakah laporan dan hasil kunjungan tersebut berdampak langsung terhadap kebijakan yang berpihak pada rakyat? Urgensi nya apa? Apa hanya sekedar rekreasi yang berkedok perjalanan dinas," tanyanya.

Baca Juga

Banten Selatan Tak Ada BLK Milik Pemprov, Komisi I DPRD dan Warga Bayah Timur Desak Dibangun Segera

Endang menegaskan, seharusnya DPRD Kabupaten Tangerang menganggarkan dana dapat berdampak langsung terhadap masyarakat. Sebab, mereka adalah wakil rakyat yang harus berpihak terhadap rakyat bukan pribadi.

"Sudah saatnya DPRD Kabupaten Tangerang meninjau ulang prioritas anggarannya. Dana publik bukan untuk memenuhi kenyamanan pejabat, melainkan untuk menjawab kebutuhan mendesak masyarakat yang mereka wakili. Rakyat tidak butuh pejabat yang sering bepergian, tapi pejabat yang hadir, bekerja, dan benar-benar memperjuangkan nasib mereka," tandasnya.

Sementara itu, saat dikonfirmasi Kepala Sekretariat DPRD Neneng Almira dikantornya ia tak ada dikantor dan dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp pun belum menjawab.

Editor : Mahesa Apriandi