ASPRUMNAS dan HMNI Banten Dorong Percepatan Program 3 Juta Rumah

SERANG, iNewsBanten - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Pengembang Rumah Sederhana (ASPRUMNAS) bersama DPW dari berbagai provinsi, termasuk Jawa Barat, Sulawesi Tengah, dan Kalimantan Timur, menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi V DPR RI. Agenda utama dalam pertemuan ini adalah percepatan realisasi Program 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu program strategis nasional pemerintah.

Ketua Umum ASPRUMNAS menyampaikan sejumlah catatan penting, mulai dari perlunya peningkatan sistem scoring perbankan sebesar 50-60% di daerah ber-UMR rendah seperti Jawa Tengah, hingga dorongan agar SKB 3 Menteri bisa berjalan efektif di seluruh pemkot dan pemda. Selain itu, ASPRUMNAS juga menyoroti perlunya penyelesaian masalah SLIK OJK serta mendukung skema PPJB sebagai solusi kepemilikan rumah melalui metode Rent to Own.

"Kunci keberhasilan program ini ada pada sinkronisasi regulasi pusat dan daerah, serta keberpihakan sistem pembiayaan terhadap masyarakat berpenghasilan rendah," ujar Ketua Umum ASPRUMNAS.

Program ini juga menjadi perhatian serius di Provinsi Banten, yang direncanakan sebagai salah satu wilayah perdana pelaksanaan pembangunan rumah rakyat secara masif. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPD Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia (HMNI) Banten, Bahar, menyatakan dukungannya penuh terhadap program ini, khususnya untuk nelayan dan masyarakat pesisir yang selama ini belum tersentuh secara maksimal oleh program perumahan.

“Nelayan dan keluarga mereka di pesisir Banten sudah terlalu lama hidup dalam kondisi perumahan yang tidak layak. Kami siap kawal dan bersinergi dengan pemerintah serta ASPRUMNAS agar program 3 juta rumah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat bawah,” tegas Bahar.

Bahar juga menekankan pentingnya pembangunan rumah yang tidak hanya layak huni, tapi juga dekat dengan akses kerja dan fasilitas publik, terutama di wilayah pesisir seperti Serang, Pandeglang, dan Lebak.

Komisi V DPR RI pun merespons positif masukan dari ASPRUMNAS dan berbagai organisasi masyarakat dengan wacana penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) atau Peraturan Presiden (Perpres) sebagai landasan kuat percepatan pembangunan rumah rakyat di seluruh Indonesia.

ASPRUMNAS dan HMNI berharap kolaborasi lintas sektor ini mampu mewujudkan hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya kelompok rentan di wilayah pesisir.

Editor : Mahesa Apriandi