SERANG, iNewsBanten.id- Puluhan mahasiswa dari Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) menggelar aksi protes di depan Kantor Wali Kota Serang, Kamis (12/6/2025).
Aksi dilakukan sebagai bentuk kekecewaan terhadap program 100 hari kerja Wali Kota Serang Budi Rustandi.
Mahasiswa menilai kinerja Wali Kota tidak menunjukkan perubahan signifikan bagi masyarakat.
Dalam aksinya, massa mengenakan jas merah dan membawa sejumlah poster tuntutan.
Ketegangan sempat terjadi saat massa mencoba menjebol pagar Kantor Wali Kota.
Mahasiswa juga membakar ban bekas di depan gerbang sebagai bentuk simbolik kemarahan.
Mereka berusaha menerobos masuk ke dalam kompleks Pusat Pemerintahan Kota (Puspemkot) Serang.
Namun upaya itu dihadang oleh aparat keamanan yang berjaga di lokasi.
Saling dorong antara massa dan aparat nyaris memicu bentrokan fisik.
Salah satu orator aksi, Erlan Priadi, menyebut program 100 hari kerja Wali Kota Serang gagal total.
Ia menyoroti masih buruknya layanan publik di berbagai sektor.
Menurutnya, tumpukan sampah masih banyak ditemukan di sejumlah titik kota.
Warga miskin masih kesulitan mengakses fasilitas kesehatan yang layak.
Angka pengangguran juga dinilai tinggi dan belum ada solusi konkret dari pemerintah.
Selain itu, kondisi infrastruktur jalan rusak di banyak wilayah belum mendapat penanganan serius.
Erlan juga menyebut kualitas pendidikan di Kota Serang masih memprihatinkan.
Menurut Erlan, Budi Rustandi dan Wakil Wali Kota Nur Agus Aulia lebih banyak menampilkan gaya kepemimpinan populis.
Program unggulan seperti “Serang Menyala” dan “Serang Bersih” dinilai tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Ia menyindir bahwa program-program tersebut hanya menjadi slogan politik tanpa aksi nyata.
Mahasiswa juga menuding kepemimpinan Wali Kota penuh dengan pencitraan dan gimmick belaka.
Selain kinerja yang dinilai buruk, massa juga menyoroti maraknya penggusuran oleh pemerintah daerah.
Menurut mereka, penggusuran terhadap pelaku UMKM dan warga kecil berdampak langsung terhadap kondisi ekonomi rakyat.
Mahasiswa menilai kebijakan tersebut tidak berpihak pada masyarakat kelas bawah.
Mereka menuntut agar penggusuran dihentikan dan diganti dengan kebijakan yang lebih humanis.
Dalam orasinya, mahasiswa juga meminta agar Pemkot Serang lebih transparan dalam menyampaikan capaian kinerja.
Mereka menganggap pemerintah daerah kurang terbuka terhadap kritik dan aspirasi masyarakat.
Mahasiswa berjanji akan terus mengawal jalannya pemerintahan dan menggelar aksi lanjutan jika tuntutan tak dipenuhi.
Hingga aksi berakhir, Wali Kota Serang tidak juga menemui para demonstran.
Ketiadaan respon dari kepala daerah menambah kekecewaan peserta aksi.
Aparat keamanan tetap bersiaga di sekitar kantor wali kota untuk mencegah kericuhan susulan.
Aksi pun ditutup dengan peringatan keras dari mahasiswa agar Wali Kota segera melakukan evaluasi total terhadap kinerjanya.
Editor : Mahesa Apriandi