BLK Serpong Dinilai Elitis, Warga Banten Selatan Tuntut Keadilan Penguatan SDM

SERANG, iNewsBanten - Kritik bermunculan menyusul dorongan Komisi I DPRD Banten yang meminta penambahan instruktur di Balai Latihan Kerja (BLK) Serpong. Langkah ini dinilai tidak menjawab persoalan utama ketimpangan akses pelatihan tenaga kerja, khususnya di wilayah selatan Banten seperti Lebak dan Pandeglang.

Pengamat kebijakan publik T. Bagas menilai kebijakan tersebut merupakan bentuk pendekatan pembangunan yang bias kota dan tidak menjawab kebutuhan riil di lapangan.

“Penambahan instruktur di Serpong hanya menguntungkan wilayah yang sudah maju secara infrastruktur. Sementara daerah-daerah dengan angka pengangguran tinggi tetap dibiarkan tanpa akses pelatihan,” ujar Bagas, Senin (16/6/2025).

Menurutnya, data Badan Pusat Statistik (BPS) akhir 2024 menunjukkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Lebak sebesar 8,1% dan Pandeglang 8,7%—jauh di atas rata-rata provinsi. Namun hingga saat ini belum ada BLK permanen yang beroperasi di dua daerah tersebut.

“Pemerintah seolah-olah tutup mata terhadap fakta ini. Padahal membangun BLK di Banten Selatan bukan hanya soal pemerataan, tapi juga investasi sosial jangka panjang,” kata Bagas.

Ia juga menyoroti ketimpangan struktural dalam perencanaan pembangunan ketenagakerjaan, yang selama ini terpusat pada wilayah industri seperti Tangerang dan Tangsel.

“Kita butuh cetak biru baru soal pemerataan pelatihan kerja. Kalau tidak diubah, ketimpangan akan terus terjadi dan pengangguran akan sulit ditekan,” ungkapnya.

Bagas mendorong agar DPRD Banten dan Pemprov memasukkan program pembangunan BLK baru di Lebak dan Pandeglang dalam APBD Perubahan 2025 sebagai bentuk keberpihakan terhadap masyarakat tertinggal.

“Sudah waktunya ubah arah. Jangan lagi bangun pelatihan di pusat, sementara warga di pinggiran cuma diberi janji,” pungkasnya.

Editor : Mahesa Apriandi