DPRD Kabupaten Serang Diminta Serius Atasi Krisis Obat di Puskesmas, Jangan Hanya Retorika

SERANG, iNewsBanten – Ketua DPD Brantas Kabupaten Serang, Yana Suryana, menilai pernyataan DPRD terkait keterbatasan obat di Puskesmas masih sebatas wacana tanpa solusi konkret. Menurutnya, masalah kelangkaan obat ini sudah berlangsung lama dan seharusnya bisa diantisipasi sejak awal oleh pemerintah daerah.

Yana menyebut, keluhan warga yang diminta membeli obat di luar Puskesmas akibat keterbatasan formularium nasional adalah cerminan lemahnya koordinasi antara DPRD, Dinas Kesehatan, dan pihak eksekutif.

Baca Juga

Ujung Tombak Kesehatan Kota Cilegon, 25 Kader Posyandu di Kecamatan Ciwandan Ikuti Pelatihan

“Kalau hanya sebatas meminta agar obat dilengkapi, itu terlalu normatif. DPRD punya fungsi anggaran, pengawasan, dan regulasi. Seharusnya bisa mendorong adanya kebijakan formulary lokal yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” tegasnya. Selasa, (19/8/2025).

Ia mencontohkan kasus di Puskesmas Pontang, di mana pasien terpaksa membeli obat ke apotek karena stok di Puskesmas tidak tersedia. Menurut Yana, hal itu adalah bentuk nyata dari kegagalan sistem pelayanan publik.

“Warga jangan dijadikan korban aturan kaku. Kalau obat yang urgen tidak masuk formularium nasional, maka daerah harus berani membuat terobosan lewat peraturan bupati atau kesepakatan daerah,” ujarnya.

Baca Juga

Kepala UPTD Puskesmas Citangkil II Cilegon Keluhkan Jalan Sempit dan Berlubang

Yana menekankan, DPRD tidak cukup hanya bicara di media, tapi harus turun langsung mendengarkan keluhan masyarakat. Ia juga mendorong adanya rapat kerja khusus antara DPRD, Dinas Kesehatan, dan organisasi profesi kesehatan untuk membahas daftar obat prioritas yang benar-benar dibutuhkan pasien.

“DPRD jangan menunggu bola. Kalau serius, mereka bisa mendorong APBD perubahan agar ada anggaran khusus bagi obat-obatan esensial di Puskesmas. Jangan sampai setiap tahun masalahnya sama, solusinya hanya pernyataan normatif,” tutur Yana.

Lebih jauh, Brantas mendesak adanya audit menyeluruh terhadap manajemen obat di Puskesmas, termasuk mekanisme pengadaan dan distribusinya. Menurut Yana, persoalan ini rawan menimbulkan praktik permainan anggaran jika tidak diawasi secara ketat.

Baca Juga

Inovasi Puskesmas Sehati dan Pusaka Nelayan PKM Ciwandan Sukses di Lomba Inovasi Award Cilegon 2025

“Ini bukan sekadar soal obat tidak ada. Ada tata kelola yang harus diaudit. Publik berhak tahu kenapa setiap tahun masalahnya berulang. Jangan sampai ada indikasi permainan dalam distribusi obat,” pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan, anggota DPRD Kabupaten Serang yang dikonfirmasi iNewsBanten terkait persoalan ini belum memberikan jawaban.

Editor : Mahesa Apriandi