Kemenkumham Perangi Narkoba, HP Ilegal, dan Pungli di Lapas

SERANG, iNewsBanten — Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menegaskan komitmen perang total terhadap penyalahgunaan narkoba, handphone ilegal, dan pungutan liar (HALINAR) di seluruh lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di Indonesia.

Langkah itu ditegaskan dalam penandatanganan komitmen bersama pemberantasan HALINAR yang digelar serentak secara virtual, Senin (20/10/2025), dan diikuti oleh seluruh jajaran Pemasyarakatan di 33 Kantor Wilayah serta ratusan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Baca Juga

Sinergi Baru di Lapas Cilegon, Pelantikan Pejabat Warnai Langkah Transformasi Pemasyarakatan

Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Mashudi, ini menandai dimulainya langkah konsolidasi besar-besaran untuk membersihkan lingkungan Pemasyarakatan dari praktik penyimpangan yang selama ini menjadi sorotan publik.

“Komitmen ini bukan seremoni, tetapi deklarasi moral. Tidak ada ruang bagi narkoba, peredaran handphone ilegal, maupun pungli di dalam Lapas dan Rutan. Siapa pun yang terlibat akan ditindak tegas,” ujar Mashudi dalam arahannya.

Baca Juga

Warga Binaan Lapas Narkotika Sumatera Selatan Ngamuk, Saat Dikunjungi Abdul Somad

Ia menekankan bahwa pengawasan internal harus berjalan konsisten dan tidak boleh berhenti pada kegiatan simbolik.

 “Integritas adalah harga mati. Kita tidak sedang bicara tentang citra, tapi tentang marwah institusi yang selama ini dirusak oleh segelintir oknum,” tambahnya.

Di Lapas Kelas IIA Serang, penandatanganan komitmen dilakukan oleh Kepala Lapas Riko Stiven beserta seluruh jajaran. Riko menegaskan bahwa pemberantasan HALINAR menjadi prioritas kerja yang akan diikuti dengan langkah konkret, seperti peningkatan pengawasan dan penegakan disiplin petugas.

Baca Juga

Peduli Sesama, Lapas Cilegon Gelar Donor Darah Sambut HBP ke-61

“Kami tidak ingin lagi melihat praktik yang mencederai kepercayaan publik. Penegakan aturan akan lebih ketat, termasuk penggunaan teknologi untuk meminimalisasi potensi penyimpangan,” kata Riko.

Menurut Riko, upaya membersihkan Lapas dari narkoba dan pungli harus dimulai dari dalam, dengan perubahan perilaku dan komitmen bersama seluruh petugas. “Kalau tidak dimulai dari internal, reformasi Pemasyarakatan hanya akan jadi slogan,” ujarnya.

Baca Juga

Lapas Cilegon Berkomitmen Zero Halinar, Ciptakan Lingkungan Pemasyarakatan yang Bersih dan Aman

Gerakan nasional “Perang HALINAR” ini digagas menyusul masih maraknya laporan terkait peredaran narkoba yang dikendalikan dari dalam Lapas, serta penyelundupan handphone yang kerap menjadi alat komunikasi jaringan kejahatan.

Kemenkumham berencana memperkuat pengawasan berbasis teknologi dan audit rutin terhadap seluruh UPT Pemasyarakatan, disertai dengan evaluasi kinerja petugas.

Dengan langkah ini, Ditjen Pemasyarakatan berharap tercipta sistem pembinaan yang lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik koruptif.

Baca Juga

Lapas dan BNN Kota Cilegon Bersatu Lawan Narkoba: Sosialisasi Bahaya Narkotika dari Dalam

“Tantangan kita bukan hanya memberantas barang terlarang, tapi memulihkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap sistem Pemasyarakatan,” ujar Mashudi.

Editor : Mahesa Apriandi