Miris, Rumah Tua Ibu Muriyah Terabaikan Meski Sudah Ajukan Bantuan Salira
CILEGON, iNewsBanten- usia 60 tahun, Muriyah seorang janda yang tinggal di Linkungan Karang Tengah RT 10/RW 04, Kelurahan Pabean, Kecamatan Purwakarta harus menghadapi kenyataan pahit. rumah tua yang ia tempati terus-menerus bocor setiap kali hujan turun.
Di rumah yang sudah rapuh dan berusia paling tua di lingkungannya itu, Muriyah hidup dalam kecemasan. Hujan deras bukan lagi soal cuaca, tapi soal keselamatan.
"Setiap hujan pasti bocor, kayunya juga sudah banyak yang rapuh,” ungkap Muriya saat ditemui pada Rabu (26/11/2025).
Ia mengaku pernah mengajukan bantuan program Salira melalui POKMAS beberapa tahun lalu. Namun pengajuan itu tak pernah diproses. Survey pun tak pernah datang.
“Saya sudah ajukan, tapi sampai sekarang tidak ada tindak lanjutnya,"kata Muriyah dengan nada keluhnya
Berdasarkan informasi dilapangan, diduga ada rumah seorang pengurus RT yang dibangun lewat dana APBD program Salira, sementara rumah-rumah warga lain khususnya kategori Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tak tersentuh bantuan
“Rumah warga RTLH harusnya diutamakan, bukan rumah pejabat lingkungan. Saya cuma berharap ada bantuan renovasi untuk atap rumah saya,” tegas muriyah
Menurutnya, pihak keluarga sudah berusaha melakukan koordinasi melalui pemerintah kelurahan dan kecamatan. Administrasi dilengkapi, pengajuan diterima, bahkan berkasnya sudah diarahkan ke BAZNAS Cilegon.
“Anak saya sudah urus semuanya. Dari kelurahan sampai kecamatan menyambut baik dan membantu koordinasi. Pengajuan juga sudah diarahkan ke BAZNAS Cilegon. Saya hanya berharap ada realisasi bantuan,”akunya
Di tengah ketidakpastian itu, Muriya berharap pemerintah Kota Cilegon maupun lembaga-lembaga amal bisa menunjukkan keberpihakan pada warga yang benar-benar membutuhkan.
“Saya cuma ingin rumah saya aman saat hujan,”pungkasnya
Sementara saat di konfirmasi oleh awak media Ketua Pokmas Pabean Kota Cilegon Sam'udi Pengurus POKMAS menjelaskan bahwa dirinya baru menjabat pada tahun 2025.
Sementara seluruh pengajuan pembangunan di tahun tersebut merupakan hasil usulan pada 2024 oleh pengurus POKMAS sebelumnya.
“Ketika saya menjabat di 2025, untuk pelaksanaan 2025 itu sudah ada pengajuan tahun 2024. Nah, atas nama Bu Muriya itu tidak ada di berkas kami,” ujarnya.
Meski demikian, ia melakukan cross-check kembali ke setiap lingkungan untuk memastikan apakah masih ada warga yang membutuhkan perbaikan rumah tidak layak huni.
Namun Hasil pendataan ulang mencatat ada 14 warga yang membutuhkan bantuan, termasuk Bu Muriyah. Namun anggaran POKMAS 2025 sudah lebih dulu dialokasikan kepada nama-nama yang diusulkan POKMAS lama.
“Karena anggaran POKMAS 2025 sudah direncanakan untuk nama lain, tidak mungkin memasukkan Bu Muriya. Maka kami upayakan pengajuan alternatif, yaitu melalui Kelurahan agar disampaikan ke PERKIM. Data 14 nama, termasuk Bu Muriya, sudah kami usulkan ke PERKIM,” tegasnya.
Ia meminta media turut mengonfirmasi langsung ke PERKIM terkait proses lanjutan realisasinya.
Tidak hanya itu, keluarga Bu Muriya juga diketahui telah mengajukan bantuan ke BAZNAS. Lembaga tersebut bahkan telah turun melakukan survei ke lokasi pada awal pekan ini.
"BAZNAS minggu ini sudah turun. Dua rumah yang disurvei, termasuk Bu Muriya di Ciputat. Sudah dalam perencanaan, tinggal menunggu pelaksanaannya. Silakan ditanyakan ke pihak BAZNAS,” ujarnya.
Terkait tudingan bahwa POKMAS tidak memperhatikan persoalan warga, ia membantah keras.
“Kalau bicara POKMAS tidak memperhatikan, itu tidak benar. Daftar tunggu bantuan rumah tidak layak huni banyak, bukan hanya Bu Muriyah. Walaupun bukan ranah kami, tetap kami carikan solusi agar usulan warga bisa tembus ke lembaga lain.”ungkapnya
Saat ditanya mengenai isu bahwa rumah seorang pengurus RT dibangun melalui dana Salira APBD, pihak POKMAS menegaskan bahwa hal itu tidak terjadi pada masa kepengurusannya.
“Di masa saya menjabat 2025, tidak ada rumah pengurus RT yang dibangun. Semua yang dibangun adalah rumah masyarakat yang diajukan lingkungan. Tahun 2025 hanya ada dua Rutilahu yaitu satu di Pecinan dan satu di Karangtengah," jelasnya.
Namun ia tidak menampik jika kemungkinan hal itu terjadi pada kepengurusan sebelumnya.
“Kalau di pengurusan lalu ada, saya tidak tahu,” ujarnya.
Ia berharap dengan hadirnya media, persoalan-persoalan semacam ini dapat lebih cepat ditangani oleh pemerintah.
“Mudah-mudahan dengan adanya pemberitaan, pemerintah bisa lebih cepat merespons kebutuhan warga.”pungkasnya
Editor : Mahesa Apriandi