Pelantikan Gerindra se-Banten, Daya Jual Politik Prabowo Bukan Jaminan

SERANG, iNewsBanten.id- Pelantikan pengurus DPD dan DPC Partai Gerindra se-Provinsi Banten oleh Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad di ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Minggu (1/11/2026), menyisakan pertanyaan mengenai kekuatan politik partai tersebut menjelang Pemilu 2029.

Di tengah upaya memperkuat mesin organisasi, muncul persoalan yang lebih mendasar, yakni apakah figur Presiden Prabowo Subianto masih memiliki daya tarik politik yang cukup kuat untuk menjadi tumpuan utama Gerindra dalam mempertahankan dukungan masyarakat.

Pengamat Politik Banten, Yudha DT, menyoroti kemungkinan perubahan perilaku pemilih setelah Prabowo berada di pemerintahan. Dalam pandangan kritis tersebut, ketokohan Prabowo dinilai tidak lagi cukup dijadikan satu-satunya modal politik untuk menarik simpati masyarakat sebagaimana ketika masih berada dalam posisi kandidat.

“Gerindra harus menyadari bahwa nama besar Prabowo tidak lagi cukup dijadikan modal utama untuk meraih simpati masyarakat. Ketika sudah berada di puncak kekuasaan, yang dinilai publik bukan lagi sosoknya semata, tetapi sejauh mana janji politik dapat diwujudkan melalui kebijakan yang benar-benar dirasakan rakyat,” ujar Yudha, Senin(02/11/2026).

Menurutnya, figur Prabowo kini menghadapi ujian berbeda. Masyarakat tidak lagi hanya menilai gagasan, janji kampanye, atau citra kepemimpinannya, tetapi juga hasil nyata kebijakan pemerintah dalam kehidupan sehari-hari.

Kondisi tersebut membuat strategi Gerindra yang bertumpu pada popularitas ketua umumnya perlu dievaluasi. Nama besar Prabowo memang masih menjadi identitas politik partai, tetapi popularitas seorang presiden tidak otomatis berubah menjadi dukungan elektoral bagi partai maupun calon legislatifnya.

“Prabowo hari ini bukan lagi Prabowo ketika berkampanye. Dahulu masyarakat menaruh harapan, sekarang masyarakat menuntut pembuktian. Perubahan posisi itu membuat daya tarik politiknya harus diuji melalui kinerja pemerintahan, bukan sekadar popularitas,” kata Yudha.

Hasil sejumlah survei nasional juga memperlihatkan adanya perbedaan penilaian terhadap kekuatan elektoral Prabowo. Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada Oktober 2026 disebut mencatat elektabilitas Prabowo sebesar 9,8 persen dalam simulasi semi-terbuka, turun dari 34,9 persen pada November 2025.

Sementara itu, survei Parameter Politik Indonesia pada periode September hingga Oktober 2026 disebut menunjukkan hasil berbeda, yakni 31,6 persen dalam pertanyaan terbuka secara spontan.

Perbedaan metode dan hasil survei tersebut menunjukkan bahwa daya tarik elektoral Prabowo belum dapat disimpulkan hanya dari satu penelitian. Meski demikian, perkembangan opini publik tetap menjadi bahan evaluasi bagi partai yang selama ini identik dengan ketokohan Prabowo.

Bagi Gerindra Banten, konsolidasi besar-besaran menjelang Pemilu 2029 juga perlu dibarengi dengan penguatan kualitas kader. Pelantikan pengurus hingga tingkat kabupaten dan kota tidak serta-merta mencerminkan besarnya dukungan masyarakat.

“Melantik ribuan pengurus bukan jaminan kemenangan politik. Gerindra boleh memperkuat struktur organisasi sampai ke tingkat bawah, tetapi jangan beranggapan bahwa loyalitas kader otomatis mencerminkan kepercayaan masyarakat,” ujar Yudha.

Yudha juga menyoroti persoalan ekonomi, lapangan pekerjaan, harga kebutuhan pokok, hingga kualitas pelayanan publik sebagai tantangan yang perlu dijawab pemerintah dan menjadi perhatian masyarakat dalam menilai partai politik.

Di sisi lain, posisi Andra Soni sebagai Gubernur Banten sekaligus Ketua DPD Gerindra Banten menjadi perhatian tersendiri. Keberhasilan pemerintahannya dapat memengaruhi penilaian masyarakat terhadap kepemimpinan politik yang berasal dari Gerindra.

Namun, kepentingan pemerintah daerah dan kepentingan organisasi partai harus tetap dipisahkan agar tidak menimbulkan persoalan dalam penggunaan kewenangan maupun fasilitas negara.

“Andra Soni menghadapi tanggung jawab ganda sebagai gubernur sekaligus pemimpin Gerindra Banten. Keberhasilan pemerintahan tentu bisa memengaruhi persepsi politik masyarakat, tetapi jangan sampai program pembangunan daerah diperlakukan sebagai milik partai,” jelasnya.

Sementara itu, hasil survei Indonesia Political Opinion (IPO) pada Oktober 2026 disebut mencatat elektabilitas nasional Partai Gerindra sebesar 23,1 persen dalam simulasi pemilihan anggota DPR RI.

Temuan tersebut, apabila terkonfirmasi, menunjukkan bahwa dukungan terhadap partai dan tingkat keterpilihan tokoh presidennya merupakan dua indikator berbeda yang tidak selalu bergerak searah.

Karena itu, target kemenangan Pemilu 2029 yang disampaikan pimpinan Gerindra dinilai perlu diikuti dengan kemampuan kader membangun kepercayaan masyarakat melalui kerja politik yang terukur, bukan hanya mengandalkan ketokohan Prabowo.

“Kalau Gerindra hanya mengandalkan ketokohan Prabowo untuk menghadapi 2029, itu menunjukkan adanya persoalan dalam kemandirian politik partai. Mesin organisasi harus mampu membangun kepercayaan masyarakat melalui kerja nyata, bukan semata-mata mengandalkan figur,” ungkapnya.

Pelantikan pengurus Gerindra se-Banten pada akhirnya menjadi momentum untuk melihat sejauh mana partai tersebut mampu memperkuat organisasi sekaligus membangun hubungan dengan masyarakat di luar ketergantungan terhadap figur pemimpin nasionalnya.

Konsolidasi politik yang dilakukan sejak dini juga menghadirkan tantangan bagi Gerindra untuk membuktikan bahwa kekuatan organisasi tidak hanya dibangun melalui loyalitas kader, tetapi melalui kemampuan merespons persoalan yang dihadapi masyarakat.

Dengan demikian, ujian politik Gerindra menuju Pemilu 2029 bukan semata soal seberapa besar nama Prabowo dapat menarik perhatian publik, melainkan bagaimana partai tersebut mempertahankan kepercayaan masyarakat ketika ketokohan pemimpinnya semakin diuji oleh kinerja pemerintahan.

Editor: Mahesa Apriandi