50 Perusahaan Tunggak Pajak Rp4,3 Miliar, Pengamat Soroti Lemahnya Pengawasan Bapenda Banten

SERANG, iNewsBanten.id – Temuan tunggakan pajak kendaraan bermotor (PKB) senilai Rp4,3 miliar dari 50 perusahaan di Provinsi Banten mendapat sorotan Pengamat Kebijakan Publik MN Institute Banten, Dwi Taruna. Ia menilai persoalan tersebut bukan semata-mata menunjukkan rendahnya kepatuhan perusahaan, tetapi juga perlu menjadi bahan evaluasi terhadap sistem pengawasan dan penagihan pajak daerah.

Dwi Taruna menilai tunggakan yang berlangsung hingga dua tahun patut menjadi perhatian serius. Sebab, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Banten memiliki kewenangan dan perangkat administrasi untuk memantau kewajiban perpajakan.

Baca Juga

Tunggakan Pajak Mobil Mewah di Banten Tembus Puluhan Miliar, Banyak Ditemukan di Tangerang

"Kalau tunggakan sudah berjalan satu sampai dua tahun, pertanyaannya bukan hanya mengapa perusahaan tidak membayar pajak, tetapi apa yang dilakukan Bapenda selama ini? Di mana fungsi pengawasan, pendataan, dan penagihannya?" ujar Dwi Taruna, Selasa(10/11/2026).

Menurut Dwi Taruna, temuan 430 kendaraan milik 50 perusahaan dengan nilai tunggakan mencapai Rp4,3 miliar perlu ditelusuri secara menyeluruh, termasuk memastikan akurasi data kepemilikan kendaraan.

Pasalnya, berdasarkan keterangan Bapenda Banten, sebagian kendaraan yang tercatat menunggak ternyata sudah dijual, tetapi perubahan kepemilikannya belum dilaporkan kepada Samsat.

Baca Juga

Tingkatkan Pendapatan Daerah, Tim Pembina Samsat kembali Gelar Operasi Patuh Pajak Kendaraan

"Jangan sampai pemerintah terlalu cepat menyebut perusahaan tidak patuh, sementara persoalan akurasi data kepemilikan kendaraan belum diselesaikan. Bapenda juga harus berani mengevaluasi sistem administrasinya sendiri," kata Dwi Taruna.

Ia juga menyoroti pernyataan Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Deden Apriandhi Hartawan, yang menyebut 37 perusahaan tidak hadir dalam pemanggilan pemerintah sebagai bentuk pembangkangan.

Menurut Dwi Taruna, pemerintah perlu membedakan perusahaan yang sengaja menghindari kewajiban pajak dengan perusahaan yang menghadapi persoalan administrasi.

"Jangan semua perusahaan yang tidak hadir langsung dicap membangkang. Pemerintah harus menjelaskan terlebih dahulu dasar pemanggilan dan kewajiban hukumnya. Ketidakhadiran dalam undangan koordinasi tidak otomatis membuktikan pelanggaran hukum," tegas Dwi Taruna.

Lebih lanjut, Dwi Taruna mempertanyakan efektivitas mekanisme pengawasan Bapenda Banten apabila tunggakan baru menjadi perhatian setelah terakumulasi hingga miliaran rupiah.

"Kalau pemerintah baru bergerak setelah tunggakan mencapai miliaran rupiah, berarti ada yang perlu dievaluasi dalam sistem pengawasan. Jangan sampai penagihan pajak hanya ramai ketika sudah menjadi pemberitaan," ungkap Dwi Taruna.

Dwi Taruna juga mengkritisi rencana Pemprov Banten membentuk tim gabungan lintas organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mendatangi perusahaan yang belum memenuhi panggilan.

Menurutnya, pembentukan tim gabungan harus disertai kejelasan kewenangan, target penagihan, serta mekanisme pertanggungjawaban yang terukur.

"Jangan setiap ada persoalan jawabannya membentuk tim baru. Pertanyaannya, selama ini perangkat pengawasan yang sudah ada bekerja atau tidak? Kalau memang sudah ada, mengapa tunggakan masih menumpuk?" ujar Dwi Taruna.

Ia menegaskan, Pemprov Banten semestinya lebih mengutamakan pembenahan sistem pendataan, pengawasan, serta pelayanan perpajakan daripada hanya menonjolkan tindakan penagihan.

Menurutnya, keberhasilan pemerintah dalam mengelola pendapatan asli daerah (PAD) tidak cukup diukur dari banyaknya perusahaan yang dipanggil, melainkan dari realisasi penerimaan pajak dan keberhasilan mencegah tunggakan berulang.

"Ukuran keberhasilan Bapenda bukan berapa perusahaan yang dipanggil atau didatangi. Tetapi berapa tunggakan yang berhasil diselesaikan, berapa pendapatan yang masuk ke kas daerah, dan bagaimana sistem pengawasan diperbaiki," kata Dwi Taruna.

Dwi Taruna mendorong Pemerintah Provinsi Banten membuka data perkembangan penagihan secara transparan, termasuk jumlah perusahaan yang sudah melunasi kewajiban serta langkah administratif yang dilakukan terhadap tunggakan yang belum terselesaikan.

Ia menegaskan bahwa kewajiban membayar pajak tetap harus dipenuhi oleh setiap perusahaan sesuai ketentuan perundang-undangan. Namun, pemerintah juga wajib memastikan tata kelola pajak berjalan profesional, akuntabel, dan tidak diskriminatif.

"Perusahaan wajib membayar pajak, itu tidak bisa ditawar. Tetapi pemerintah juga harus bertanggung jawab atas kualitas pengawasan. Jangan hanya menyalahkan wajib pajak ketika sistem pendataan dan penagihan sendiri masih perlu dibenahi," pungkas Dwi Taruna.

Editor: Mahesa Apriandi