Get iNews App with new looks!
Mode Gelap
Aa Text
Share:
Read Next : Isu Pemindahan Badak Banten, Muhibudin: Pemerintah Harus Jujur dan Terbuka dengan Masyarakat
Advertisement . Scroll to see content

SIJHI Banten Tolak Relokasi Badak Jawa, Gelar Aksi di Istana Presiden

Rabu, 18 November 2026 | 13:59 WIB
  • author Erdi
SIJHI Banten Tolak Relokasi Badak Jawa, Gelar Aksi di Istana Presiden
Foto: Koordinator SIJHI Banten, Pebrianto, menolak rencana pemindahan badak Jawa dari Ujung Kulon

SERANG, iNewsBanten.id- Penolakan terhadap wacana pemindahan badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Kabupaten Pandeglang, Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, terus bergulir.

‎

‎Kali ini, SIJHI Banten menyatakan siap menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Kepresidenan Jakarta apabila pemerintah pusat tetap melanjutkan rencana relokasi tersebut tanpa mempertimbangkan aspirasi masyarakat Banten.

‎

‎Koordinator SIJHI Banten Pebrianto, menegaskan pihaknya menolak pemindahan badak Jawa dari habitat alaminya. Menurutnya, pemerintah seharusnya memprioritaskan penguatan konservasi dan perlindungan kawasan TNUK.

‎

‎"Jika pemerintah tetap memaksakan pemindahan badak Jawa tanpa mendengarkan masyarakat Banten, kami siap menggelar aksi damai di depan Istana Presiden. Ini menyangkut masa depan lingkungan dan warisan alam yang harus dilindungi," ujar Pebrianto di Serang, Rabu (18/11/2026).

‎

‎Ia menilai wacana yang sebelumnya disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, telah memicu keresahan dan perdebatan di tengah masyarakat Banten.

‎

‎Pebrianto juga mempertanyakan urgensi pemindahan badak Jawa ke kawasan lain yang memiliki karakteristik lingkungan berbeda. Terlebih, menurutnya, rencana tersebut perlu didukung kajian ilmiah yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

‎

‎"Jangan sampai masyarakat hanya menjadi penonton ketika kebijakan yang menyangkut kekayaan alam daerahnya dibicarakan di tingkat pusat. Pemerintah harus terbuka dan melibatkan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan," tegasnya.

‎

‎SIJHI Banten pun meminta Presiden Prabowo Subianto turun tangan menyikapi polemik tersebut. Organisasi ini menilai pemerintah perlu membuka ruang dialog dengan masyarakat, organisasi lingkungan, akademisi, serta pihak-pihak yang selama ini terlibat dalam upaya konservasi badak Jawa.

‎

‎Menurut Pebrianto, persoalan tersebut bukan sekadar menyangkut keberlangsungan hidup satwa langka, melainkan juga menyangkut keterlibatan masyarakat daerah dalam menentukan kebijakan strategis terkait lingkungan.

‎

‎Pihaknya mendorong pemerintah mengutamakan perlindungan habitat asli badak Jawa di Ujung Kulon, sekaligus membuka seluruh hasil kajian ilmiah mengenai rencana pengembangan habitat kedua.

‎

‎Sementara itu, Badan Komunikasi Pemerintah RI pada Selasa (17/11/2026) menegaskan bahwa pemindahan badak Jawa ke Alas Purwo tidak akan dilakukan tanpa kajian ilmiah yang lengkap.

‎

‎Pemerintah juga menyatakan Taman Nasional Ujung Kulon tetap menjadi habitat utama badak Jawa. Adapun pengembangan habitat kedua dipertimbangkan sebagai langkah untuk mengurangi risiko kepunahan akibat bencana alam.

‎

‎Menanggapi hal tersebut, SIJHI Banten menyatakan akan terus mengawal perkembangan rencana relokasi. Mereka juga membuka kemungkinan menggelar aksi damai di Jakarta sebagai bentuk desakan agar pemerintah mendengarkan aspirasi masyarakat Banten.

Editor: Mahesa Apriandi

Related News

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.

Latest News

 
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut