KABUL, iNewsBanten - Larangan kaum perempuan melanjutkan pendidikan ke Universitas, menuai kecaman Pemerintah Taliban Afghanistan menangguhkan siswa perempuan melanjutkan jenjang pendidikan ke universitas. Penangguhan tersebut menuai kecaman dari Amerika Serikat (AS), Inggris dan PBB.
Sebuah surat yang dikonfirmasi oleh juru bicara kementerian pendidikan tinggi menginstruksikan universitas negeri dan swasta Afghanistan untuk segera menangguhkan akses ke siswa perempuan. Pengumuman itu sesuai dengan keputusan kabinet. Peraturan itu akan berlaku hingga ada pemberitahuan lebih lanjut.
Dilansir dari Reuters, Rabu (21/12/2022), pengumuman oleh pemerintahan Taliban itu muncul saat Dewan Keamanan PBB bertemu di New York dan membahas mengenai Afghanistan.
Sebelumnya, pemerintah asing, termasuk AS mengatakan, perubahan kebijakan tentang pendidikan perempuan diperlukan sebagai pertimbangan agar pemerintah Taliban diakui secara resmi. Sebagai informasi, pemerintah Taliban belum diakui secara internasional.
"Taliban tidak bisa berharap untuk menjadi anggota yang sah dari komunitas internasional sampai mereka menghormati hak semua warga Afghanistan, terutama hak asasi manusia dan kebebasan dasar perempuan dan anak perempuan," kata Wakil Duta Besar AS untuk PBB, Robert Wood kepada dewan.
Juru bicara Departemen Luar Negeri, Ned Price mengatakan, AS akan melihat apa lagi yang bisa dilakukannya untuk meminta pertanggungjawaban Taliban.
Duta Besar Inggris untuk PBB, Barbara Woodward mengatakan, penangguhan itu merupakan pengurangan hak-hak perempuan yang mengerikan. Hal itu menjadi kekecewaan yang mendalam bagi setiap siswa perempuan.
"Ini juga merupakan langkah lain Taliban menjauh dari Afghanistan yang mandiri dan makmur," katanya kepada dewan.
Pada bulan Maret, Taliban menuai kritik dari banyak pemerintah asing dan beberapa warga Afghanistan karena membatalkan sinyal semua sekolah menengah khusus perempuan akan dibuka.
Juru bicara PBB, Stephane Dujarric mengatakan keputusan menangguhkan siswa perempuan itu jelas melanggar janji yang sudah dilontarkan Taliban.
"Ini langkah lain yang sangat meresahkan dan sulit untuk membayangkan bagaimana negara dapat berkembang, menghadapi semua tantangan yang ada, tanpa partisipasi aktif dan pendidikan perempuan," katanya kepada wartawan di New York.
Senada dengan itu, utusan khusus PBB untuk Afghanistan, Roza Otunbayeva juga mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa keputusan itu menghancurkan.
Artikel pernah tayang di iNews id.
Editor : Mahesa Apriandi
Artikel Terkait
