“Perlu juga kita dorong untuk makin menguatnya UMKM sehingga itu bisa diandalkan untuk terus menekan angka kemiskinan,” tambahnya.
Dijelaskan, pada rentang Maret sampai September 2022, ada satu kondisi penyesuaian harga BBM. Pemprov Banten sudah melakukan berbagai upaya untuk menekan dampaknya. Di antaranya dengan menggelontorkan berbagai program subsidi dan bantuan sosial kepada masyarakat. Begitu juga dengan aspek pangan.
“Sebenarnya di bulan Oktober, November, dan Desember 2022 itu kan sudah bergulir berbagai kegiatan kita, tetapi belum masuk arena survei. Mudah-mudahan segala ikhtiar kita ini, mungkin nanti disurvei Maret 2023 ada keadaan yang akan semakin baik,” ungkap Al Muktabar.
Dikatakan, pengendalian inflasi melalui langkah-langkah yang terukur sesuai arahan Menteri Dalam Negeri, menjadi salah faktor yang turut menekan angka kemiskinan di Provinsi Banten.
Masih menurut Al Muktabar, pada tahun 2023, pihaknya sudah menyiapkan program yang segera digulirkan untuk mendukung ekonomi produktif, UMKM. Serta menggulirkan bantuan sosial ketika kondisi memerlukan intervensi.
“Kita juga sudah menyiapkan cadangan pangan yang mencapai 2.400 ton. Kita persiapkan untuk melakukan langkah-langkah secara teknis bila ada hal-hal yang terjadi secara ekstrem,” ungkap Al Muktabar.
Sebagai informasi, berdasarkan Berita Resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten, 16 Januari 2023, angka kemiskinan tahun ke tahun (Year on Year/YoY) pada bulan September 2022 turun sebesar 0,26 persen. Dari 6,50 persen pada September 2021 menjadi 6,24 persen pada September 2022.
Penduduk miskin Provinsi Banten turun 22.620 orang menjadi 829.660 orang dibanding periode September 2021 yang mencapai 852.280 orang.
Garis Kemiskinan (GK) Provinsi Banten yang digunakan BPS pada periode Maret hingga September 2022 sebesar Rp 598.748. atau naik 4,98% dibanding periode sebelumnya sebesar Rp 570.000. Sementara untuk GK secara Nasional sebesar Rp 535.547.
Editor : Mahesa Apriandi
Artikel Terkait
