SERANG, iNewsBanten - Sekelompok perempuan yang tergabung ke dalam Aliansi Perempuan Antikorupsi Banten menggelar aksi unjuk rasa, Senin (20/2/2023) siang di halaman Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B).
Mereka membawa beberapa poster yang memprotes kebijakan Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar, yang melakukan perampingan SOTK di lingkungan Pemprov Banten. Isu lain yang menjadi perhatian mereka adalah soal banyaknya jabatan strategis yang diPlt-kan.
Menurut pengunjuk rasa, kebijakan perampingan SOTK itu berpotensi menimbulkan masalah, "APBD tahun 2023 sudah ditetapkan pada Desember 2022, sekarang SOTK nya malah dirampingkan. Bagaimana APBD bisa terserap? Jelas yang akan menjadi korbannya ya rakyat Banten," tukas Maria Ulfa, Koordinator Lapangan Aksi, di hari Keadilan Sosial Sedunia itu.
Ulfa juga menyebut Al Muktabar telah membuat gaduh. "Kami juga menilai kebijakan Pj. Gubernur malah membuat gaduh, dengan mem-Plt-kan seratus lebih pejabat eselon tiga di lingkungan Pemprov Banten. Mereka dibuat resah dan tidak nyaman dalam bekerja," lanjut Ulfa.
Karena itu Aliansi Perempuan Antikorupsi Banten mendesak agar Pansus DPRD Banten menghentikan pembahasan Raperda perampingan SOTK.
"Stop perubahan SOTK!" demikian tulisan di salah satu poster yang dibawa mereka. "DPRD harus bersikap tegas untuk menghentikan pembahasan perubahan SOTK itu, agar realisasi APBD 2023 tidak terhambat", pinta Ulfa.
Para demonstran sempat melakukan aksi teatrikal dengan membuat lingkaran sambil berputar dengan membentangkan poster.
Berikut beberapa tulisan yang dibuat mereka : "Al Muktabar bikin gaduh", "APBD 2023 terancam tak terserap", "DPRD tak boleh diam", "Dipimpin Al, Banten jadi Provinsi Plt.", "Jangan korbankan rakyat Banten" dan "Ganti Al Muktabar !!!".
Editor : Mahesa Apriandi
Artikel Terkait
