"Kembali pada pemanfaatan kemajuan teknologi informasi pada sistem pengadaan barang/jasa melalui E katalog, selain dipergunakan untuk mendorong efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, kemajuan teknologi informasi juga dapat menghemat APBD Provinsi Banten dalam kegiatan pengadaan barang/jasa untuk kepentingan pemerintah dan diharapkan e-procurement akan meningkatkan transparansi proses pengadaan sehingga bisa menekan kebocoran yang mungkin terjadi,"jelasnya.
Maulana menerangkan di berbagai kesempatan diskusi rekanan Paguyuban Pengusaha Pribumi selalu tekankan bahwa transparansi merupakan syarat pertama dari perwujudan good governance dan menciptakan persaingan usaha sehat. transparansi akan mempermudah kompetensi secara adil dalam keterbukaan informasi bagi pelaku usaha yang kemudian mempermudah dan memancing partisipasi mereka. Dengan adanya kedua hal tersebut, maka pada gilirannya penyelengga PA/KPA/PPK/PP dituntut untuk lebih akuntabel dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
"Sekalipun kewenangan yang sama telah diberikan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang dimungkinkannya alat bukti petunjuk berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu, jelasnya.
Maulana menambahkan, dari keinginan rakyat yang diterjemahkan dalam undang-undang yang menyatakan bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa, seharusnya membawa implikasi pada penanganan korupsi dengan cara-cara yang luar biasa pula – sekalipun tetap dalam koridor aturan hukum yang berlaku. Masifnya korupsi pelayanan publik selain dilatari oleh kelemahan sistem juga karena adanya kerawanan moral penyelenggara negara sehingga mesti dicegah.
Editor : Mahesa Apriandi
Artikel Terkait
