SERANG, iNewsBanten – Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Banten memastikan program Bus Rapid Transit (BRT) Trans Banten pada tahun ini tidak dapat direalisasikan. Padahal, program BRT Trans Banten ini sudah memiliki kajian.
Kepala Dishub Provinsi Banten, Tri Nurtopo mengatakan, salah satu kendala realisasi proyek BTR Trans Banten ini berkaitan dengan penganggaran.
“Kendala, angkutan masal kemungkinan adalah subsidi, subsidi berlanjut harus ada kebijakan dulu, karena butuh sekian (anggaran),” kata Tri saat diwawancara pada Rabu (17/1/2024).
Tri menilai, realisasi angkutan massal itu harus menunggu kebijakan politik dari Gubernur Banten definitif yang baru.
“Trans Banten masih didiskusikan, kajian sudah dilakukan tinggal kebijakan pimpinan (Gubernur). Sehingga, perlu ada kebijakan politik dari kepala daerah. Rencananya, BRT Trans Banten akan menerapkan subsidi kepada penumpang,” jelasnya.
Terkait subsidi sendiri, Tri mengungkapkan, berdasarkan hitungan Dishub Provinsi Banten, per hari, pihaknya membutuhkan Rp20 juta untuk alokasi pembiayaan operasional subsidi satu mobil bus. Sementara, pendapatan pembayaran dari penumpang akan langsung masuk ke pendapatan asli daerah (PAD) Pemprov Banten.
“Hitungan (tarif) ada, negosiasi dengan pimpinan dan DPRD subsidinya berapa, hitungan awal Rp6 ribu per penumpang, tapi tidak mungkin harus negosiasi. Angkutan umum biasanya tarifnya lebih tinggi,” ujarnya.
Terkait rute BTR Trans Banten, Tri menjelaskan, rencananya akan dibangun di tiga koridor yakni Kota Serang, Kabupaten Serang, dan Kota Cilegon. Namun, ke depan pihaknya akan mengkonektivitaskan rote hingga Wilayah Banten Selatan.
“Rutenya masih sama, setelah operasi baru evaluasi, perkembangan. Bukan hanya wilayah Serang-Cilegon, dikonekan ke selatan dari Pandeglang-Lebak,” terangnya
Editor : Mahesa Apriandi
Artikel Terkait
