TANGERANG, iNewsBanten - Kemunduran demokrasi karena minimnya partisipasi partai politik dalam pilkada disorot kelompok pemuda yang menamai dirinya Poros Informasi Masyarakat. Partai Politik dinilai kehilangan marwah untuk mengusung kader-kader terbaiknya dalam Pemilihan Kepala Daerah 2024 mendatang.
Kelompok pemuda ini juga menyorot Kota Tangerang yang dinilai menuju sistem autokrasi dengan persekongkolan penguasa dan pengusaha dalam melanggengkan kekuasaan. Hal itu disampaikan Santo Nainggolan, pada kegiatan Sarasehan Politik bertema Dilematis Pilkada memilih pemimpin bermodal warisan atau popularitas pada 5 Mei 2024, yang bertempat di Jus Kode Banjar Wijaya, Cipondoh, Kota Tangerang.
Lanjut, Santo mengatakan bahwa, sebagai penentu pemimpin kepala daerah, masyarakat dihimbau untuk tidak menggadaikan hak pribadi demi politik 5 tahun kedepan.
"Jangan digadaikan, apalagi kepada orang yang hanya bermodal popularitas dan warisan," ucap Santo, pembicara pada sarasehan politik.
Kepada media, Santo menyampaikan bahwa perlunya sosok pemuda dalam pilkada yang akan datang sehingga tidak ada lagi kotak kosong dalam pilkada.
Ditempat yang sama, Topan Bagaskara aktivis demokrasi menyampaikan bahwa siapapun pemimpin yang memerintah, harus dilihat dari aspek kebudayaan, pendidikan dan kesehatan.
"Pemimpin harus mengetahui sejarah kota sendiri, pengejawantahan kedaulatan rakyat dengan terbebas dari penjajahan asing," kata Topan, Founder Suara Logika.
Kemudian ia menjelaskan bahwa, pada saat ini kita disetir oleh keadaan bagaimana rakyat tidak mampu mencari pemimpin yang layak. Rakyat seolah-olah ditempatkan pada politik membeli kucing dalam karung. Rakyat terpaksa untuk memilih kandidat yang sebetulnya tidak dari hasil seleksi kedaulatan rakyat. Dalam demokrasi, pemerintah untuk rakyat merupakan perbudakan semu, kita harus kembali pada konsep kepemerintahan oleh rakyat. Dengan kedaulatan akal dan konsep kesetaraan serta rule of law.
Untuk diketahui, bahwa Pilkada Kota Tangerang telah muncul beberapa bakal calon, baik dari partai politik maupun independen.
"Sebuah kota harus terus melekat pada sejarah dan kebudayaannya. Itu yang dikemudian hari akan memunculkan identitas sebuah kota itu sendiri. Maka dengan keadaan ini, kita mesti memilih pemimpin tidak pada latar belakang keluarga maupun kepopularitasan, melainkan di otaknya harus ada pikiran bagaimana kebudayaan kota harus dihidupkan dan dilestarikan untuk menjadi martabat kota," tegas Topan.
Kegiatan tersebut ditutup dengan pernyataan menolak pemimpin yang bermodalkan warisan dan popularitas, karena tidak sehat untuk demokrasi di Kota Tangerang. Serta memerangi politik dinasti di Provinsi Banten.
Editor : Mahesa Apriandi
Artikel Terkait
