LEBAK, iNewsBanten - Masyarakat adat terus terlibat dalam ruang demokrasi dengan melakukan berbagai agenda kegiatan, salah satunya melalui jalur politik. Hal itu dilakukan, untuk mendapatkan pengakuan, mengakhiri pengabaian serta ketidakadilan yang selama ini mereka dapatkan. Senin, (22 Juli 2024).
Menjelang Pilkada serentak tahun 2024 ini, khususnya di Pilbup Lebak, Masyarakat Adat Banten Kidul terus membicarakan tokoh-tokoh yang layak diajukan untuk maju menjadi Bakal Calon Bupati atau Wakil Bupati yang dapat memperjuangkan hak-hak masyarakat adat melalui jalur politik.
Guna memenuhi keinginan-keinginan tersebut, SABAKI (Kesatuan Adat Kasepuhan Banten Kidul) merupakan forum yang diperuntukkan sebagai wadah silaturahmi bagi para sesepuh yang berada di wilayah Banten Kidul. SABAKI juga mengemban tugas “Gantar Kakait” (Penghubung antara satu kasepuhan dengan yang lainnya apabila para sesepuh tersebut belum dapat atau tidak dapat bertemu), telah menggelar Konsolidasi Masyarakat Adat Kasepuhan tanggal 21 Juni 2024 di Kasepuhan Cisungsang, Kec. Cibeber, Kab. Lebak Banten.
Dalam konsolidasi tersebut, atas kesepakatan dan melalui mekanisme Musyawarah Adat yang dilaksanakan di Kasepuhan Cisungsang dan Kasepuhan Cipinang, seluruh Masyarakat Adat Kasepuhan memberikan Mandat kepada H. Sukanta untuk maju sebagai Wakil Bupati Lebak.
Mandat tersebut tentunya memiliki alasan yang kuat, mengingat H. Sukanta, berasal dari Kasepuhan Citorek, sudah sejak 10 tahun terakhir dipercaya oleh seluruh Masyarakat Adat Kasepuhan menjadi Ketua Umum SABAKI. Organisasi kultural yang sudah berdiri sejak 1968 ini menaungi sekitar 750 Kelompok Masyarakat Adat Kasepuhan di Banten Kidul.
H. Sukanta, Ketua Umum SABAKI, sedang memikul padi, hasil panen di salah satu Kasepuhan Adat Banten Kidul.
“Pak Sukanta adalah Tokoh Adat Kasepuhan Banten Kidul sekaligus Ketua Umum SABAKI yang disepakati oleh seluruh Masyarakat Adat Kasepuhan di Banten Kidul untuk jadi Calon Wakil Bupati Lebak,” tegas Abah Usep Suyatma, Pupuhu Kasepuhan Cisungsang.
SABAKI juga merupakan “penjembatan” Para Kasepuhan dengan pihak lain termasuk dengan Pemerintah. SABAKI sendiri memiliki riwayat yang lumayan cukup panjang, mengingat SABAKI berdiri pada Tahun 1968. Selain mengurusi persoalan tradisi dan budaya di Masyarakat Adat, SABAKI juga selalu aktif menyikapi persoalan terkini baik yang menyangkut Masyarakat Adat maupun yang menyangkut dengan persoalan lainnya termasuk dengan keadaan situasi dan kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dalam hal Partisipasi Politik, Masyarakat Adat Kasepuhan mempunyai kekuatan politik yang luar biasa. Dengan sebaran yang hampir disetiap Kecamatan di Kabupaten Lebak, atau sekitar 40-45% populasi dari jumlah penduduk Kabupaten Lebak, Masyarakat Adat mempunyai kekuatan untuk mendorong Kadernya maju di kontestasi Politik baik daerah maupun Pusat.
Sebagai Kelompok Masyarakat Adat sekaligus sebagai subjek pembangunan, Masyarakat Adat mempunyai peranan penting. Aspirasi, kepentingan dan kebutuhan yang berkaitan dengan Masyarakat Adat Kasepuhan dipandang perlu ada yang merepresentasikan.
“Dari segi kapasitas dan kapabilitas, H. Sukanta dipandang sudah cakap dan mempunyai kemampuan membawa aspirasi Masyarakat Adat untuk jadi Wakil Bupati Lebak, apalagi seluruh Kasepuhan mendukung bahkan memberikan mandat penuh kepada beliau," ucap H. Tating Sutiana, salah satu Kepala Desa di Kecamatan Cibeber, menyampaikan dukungannya pada acara Seren Taun Kasepuhan Cipinang, Minggu, (21 Juli 2024).
Sejalan dengan dukungan dari ketua adat atau sesepuh di tiap-tiap Kasepuhan, dukungan lain juga datang dari Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN) Daerah Banten Kidul, yang dipimpin oleh Sucia Lisdamara.
"Sebagai Generasi Muda yang berakar dari Masyarakat Adat, kami sangat mendukung, ada tokoh Adat yang maju mengikuti kontestasi Politik di Pilkada Lebak. Kemana suara dan aspirasi kami sebagai Masyarakat Adat disalurkan, kalau bukan kepada tokoh dan kader Masyarakat Adat sendiri?” ucapnya.
Tentu hal ini sangat memungkinkan dan rasional, mengingat dengan kekuatan politik yang besar dan partisipasi politik yang tinggi, kelompok Masyarakat Adat mendorong kadernya sendiri untuk maju di kontestasi politik.
Editor : Mahesa Apriandi
Artikel Terkait
