TANGERANG, iNewsBanten - Rencana pemerintah mencabut subsidi bahan bakar minyak (BBM) menimbulkan reaksi terhadap empat juta pengemudi ojek online di seluruh Indonesia. Respon yang dikeluarkan oleh ojek online adalah melakukan aksi mogok serentak di seluruh pelosok negeri. Ini merupakan ketidakpuasan terhadap rencana kebijakan pemerintah yang dinilai mengandung dampak negatif pada kehidupan ekonomi.
Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Daring Garda Indonesia yakni Igun Wicaksono, ia menyampaikan bahwa keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia untuk mencabut subsidi BBM adalah langkah yang tidak adil dan merugikan pengemudi ojol.
"Banyak dari kami yang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, bahkan sekadar untuk membeli BBM bersubsidi," kata Igun pada konferensi pers, Jumat (29/11) 2024.
Igun melanjutkan para pengemudi ojol sering kali terpaksa mengorbankan kebutuhan dasar mereka demi mengisi bahan bakar kendaraan. Ini menjadi permasalahan besar ketika BBM bersubsidi dicabut.
"Kebijakan ini hanya akan menambah beban finansial kami," lanjut Igun.
Diketahui, mayoritas pengemudi ojol telah mengandalkan layanan ini sebagai mata pencarian utama. Akibatnya jika subsidi dihilangkan maka akan timbul masalah lain, seperti inflasi yang diperkirakan meluas secara masif bagi 21 juta pengguna jasa ojol.
Igun juga menegaskan Garda Indonesia berkeinginan meminta revisi tarif jasa ojol sebagai tindak penyesuaian kebijakan terhadap subsifi BBM.
"Kami siap untuk berkampanye meminta agar tarif ditingkatkan agar sebanding dengan beban operasional yang kian meningkat akibat pencabutan subsidi,” ujar Igun.
Dia menilai, jika pemerintah dan perusahaan aplikasi tidak memperhatikan tuntutan mereka, hal ini akan memicu gelombang protes yang lebih besar pada tingkat nasional.
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, mengingatkan bahwa kebijakan mengenai subsidi BBM bagi pengemudi ojol masih dalam tahap pengembangan. Menurutnya, hingga saat ini belum ada keputusan akhir yang diambil, dan pihaknya sedang berupaya menciptakan formula subsidi yang tepat sasaran untuk masyarakat.
"Kami ingin memastikan bahwa distribusi subsidi dapat dirasakan secara adil oleh semua kalangan, dan kami masih menunggu data penerima yang akan disusun oleh Badan Pusat Statistik," kata Bahlil.
Ia juga menjelaskan bahwa kebijakan ini bukan semata-mata untuk mengesampingkan pengemudi ojol, melainkan untuk memastikan bahwa subsidi tepat sasaran, terutama untuk transportasi publik.
Editor : Mahesa Apriandi
