"Kami tegaskan bahwa anggota KADIN mendukung penuh investasi dan menolak segala bentuk premanisme, termasuk yang dilakukan oleh oknum pengurus KADIN Cilegon dengan cara-cara kotor yang seolah memaksakan kehendak. Hal ini diduga merupakan pelanggaran terhadap AD/ART, karena KADIN seharusnya menjadi mitra strategis pemerintah, bukan bertindak seperti kelompok preman," ujarnya.
Masih menurut Mamat, anggota KADIN Cilegon mendesak agar dilakukan Musyawarah Daerah Luar Biasa (Mukotalub) karena kedaulatan organisasi berada di tangan anggota, bukan pengurus.
"KADIN Indonesia saat ini tengah giat melakukan promosi investasi ke berbagai negara, namun justru KADIN Kota Cilegon terkesan menciptakan kegaduhan yang bisa menghambat masuknya investasi. Untuk itu, kami sebagai anggota mendesak diadakannya Mukotalub karena diduga ada penyalahgunaan wewenang dan kepentingan oleh oknum pengurus," pungkasnya.
Editor : Mahesa Apriandi
Artikel Terkait
