Mahfud menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil dan transparan terhadap kasus ini.
“Polda Banten harus benar-benar serius menyelidiki kasus ini agar terang benderang. Kita negara hukum, maka hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu,” tegasnya.
Sebagai pengusaha, Mahfud merasa malu dengan munculnya kasus ini. Ia menilai tindakan tersebut mencoreng nama baik Kadin dan para pengusaha di Kota Cilegon.
“Kadin adalah organisasi yang diatur oleh undang-undang, bukan lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan untuk melakukan sidak. Cara-cara seperti ini tidak elegan dan merugikan citra dunia usaha,” lanjutnya.
Mahfud juga menekankan bahwa ada pendekatan yang lebih profesional dan etis untuk mendapatkan proyek, seperti melalui jalur komunikasi dan lobi, bukan dengan cara mendadak mendatangi perusahaan dan meminta jatah proyek.
Editor : Mahesa Apriandi
Artikel Terkait
