CEW mendesak Pemerintah Kota Cilegon untuk:
Melakukan audit independen terhadap data BPS yang digunakan sebagai dasar pencoretan,
Mendirikan posko pengaduan bagi warga yang kehilangan hak atas jaminan kesehatan, dan
Menerbitkan regulasi darurat untuk memastikan warga tetap dapat mengakses layanan kesehatan selama masa transisi.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Kota Cilegon mengenai:
1. Daftar nama peserta PBI yang dihapus,
2. Tanggal efektif penghentian layanan UHC, dan
3. Langkah mitigasi yang disiapkan untuk mengantisipasi dampak kebijakan tersebut.
“Kami akan terus mengawal. Ini bukan soal administrasi. Ini soal keadilan. Soal siapa yang bisa bertahan hidup di ruang IGD,” pungkas Abah Jen.
Editor : Mahesa Apriandi
Artikel Terkait
