CILEGON, iNewsBanten – Polemik dualisme kepengurusan Karang Taruna Kota Cilegon kembali menjadi sorotan publik. Sejumlah tokoh masyarakat meminta Pemerintah Kota Cilegon, khususnya wali kota, agar memahami aturan organisasi sebelum mengambil keputusan terkait kepengurusan Karang Taruna, Kamis (13/3/2026).
Tokoh masyarakat Rawa Arum, Kota Cilegon, Husein Saidan menilai persoalan dualisme kepengurusan Karang Taruna seharusnya dapat diselesaikan dengan mengacu pada aturan organisasi serta regulasi dari Pengurus Nasional Karang Taruna (PNKT).
Menurutnya, kepengurusan yang dipimpin oleh Aziz telah mendapatkan pengakuan dari tingkat provinsi hingga Pengurus Nasional Karang Taruna.
Ia menjelaskan bahwa Karang Taruna merupakan organisasi sosial kepemudaan yang memiliki mekanisme, aturan, serta tata kelola organisasi yang jelas.
Karena itu, Husein berharap pemerintah daerah tidak mengambil langkah yang justru berpotensi memperkeruh situasi di tengah masyarakat. “Karang Taruna memiliki aturan organisasi yang jelas. Oleh karena itu, pemerintah daerah seharusnya berpegang pada regulasi yang berlaku,” ujar Husein Saidan
Ia juga menegaskan bahwa wali kota sebagai kepala daerah perlu memahami secara utuh dasar hukum serta aturan pembinaan Karang Taruna sebelum memberikan legitimasi kepada salah satu kepengurusan.
Menurutnya, keputusan yang tidak berdasarkan aturan justru berpotensi menimbulkan konflik baru di tengah masyarakat. Husein berharap Pemerintah Kota Cilegon dapat mengambil peran sebagai penengah yang adil dalam menyikapi polemik dualisme kepengurusan Karang Taruna
Ia juga mendorong agar penyelesaian persoalan tersebut dilakukan melalui dialog serta mekanisme organisasi agar Karang Taruna dapat kembali fokus pada kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat.
Editor : Mahesa Apriandi
Artikel Terkait
