CILEGON, iNewsBanten.id - Isu rencana pemindahan badak bercula satu dari Taman Nasional Ujung Kulon, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, ke Alas Purwo Jawa Timur menuai banyak penolakan salah satunya dari DPP (Dewan Pimpinan Pusat) JARGON (Jaringan Rakyat Cilegon).
Rencana pemindahan badak Banten tersebut disebut-sebut sebagai salah satu langkah pemerintah untuk mengantisipasi ancaman bencana tsunami di kawasan habitat asli badak Ujung Kulon.
Namun, DPP JARGON menyatakan menolak keras rencana tersebut, mereka menilai pemindahan satwa dilindungi tersebut perlu dikaji secara menyeluruh, dengan mempertimbangkan aspek keselamatan, kelestarian, serta kesesuaian habitat bagi keberlangsungan hidup badak.
DPP JARGON juga mencurigai rencana pemindahan satwa badak dengan dalih melindungi dari tsunami atau memang ada motivasi lain berkaitan adanya kandungan emas yang ada diwilayah ujung kulon, jadi pemerintah harus jujur dan terbuka kepada masyarakat.
Kami secara tegas menolak rencana pemindahan badak Ujung Kulon ke Alas Purwo, menurut kami, alasan ancaman tsunami tidak bisa serta-merta dijadikan dasar untuk memindahkan satwa langka yang sudah menjadi bagian dari ekosistem asli Ujung Kulon," kata H. Muhibudin, SH. Ketua Umum DPP Jargon Cilegon.
"Pemerintah seharusnya mengutamakan langkah perlindungan dan mitigasi bencana di habitat aslinya, bukan langsung mengambil kebijakan pemindahan, kami juga meminta agar rencana ini dikaji ulang secara mendalam dengan melibatkan para ahli, pemerhati lingkungan, dan masyarakat Banten, karena Badak Ujung Kulon ini merupakan kekayaan alam dan kebanggaan Banten yang harus kita jaga bersama.
H. Muhibudin juga mengungkapkan, sekali lagi kami tegaskan pemerintah jangan terburu-buru mengambil keputusan terkait rencana pemindahan badak Ujung Kulon ke Alas Purwo, jadi harus ada kajian ilmiah dan kajian lingkungan yang benar-benar komprehensif, mulai dari kesiapan lokasi, ketersediaan pakan, kondisi ekosistem, hingga kemampuan habitat baru dalam mendukung kelangsungan hidup badak.
"Jangan sampai niat untuk melindungi satwa langka tersebut justru menimbulkan persoalan baru di kemudian hari, jadi kami berharap pemerintah membuka ruang dialog dengan para ahli, pemerhati lingkungan, dan masyarakat Banten agar kebijakan yang diambil benar-benar mengutamakan kelestarian badak Ujung Kulon," pungkasnya.
Editor : Mahesa Apriandi
Artikel Terkait
