Ini Kisaran Harga Pertalite dan Solar Yang Dinilai Tak Bebani Rakyat

JAKARTA, iNewsBanten - Penyesuaian harga BBM Subsidi sudah tepat dan tidak terelakkan, sebagai dampak dari kenaikan harga minyak mentah dunia. Untuk itu, pemerintah harus mengambil beberapa tindakan jika ingin melakukan penyesuaian harga BBM subsidi jenis Pertalite dan Solar.

Pernyataan itu, disampaikan Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan, menanggapi rencana kenaikan harga BBM bersubsidi yang akan dilakukan pemerintah. 

Baca Juga

PT.PLN Indonesia Power UBP Cilegon Gelar Pelatihan Pengolahan Sampah Jadi Bahan Bakar Minyak

Menurut dia, penyesuaian harga Pertalite dan solar perlu dilakukan karena harga minyak mentah saat ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

"Hal ini membuat beban keuangan negara sangat berat terkait dengan beban subsidi dan kompensasi yang harus dibayarkan kepada badan usaha," kata Mamit saat dihubungi MNC Portal, Minggu (21/8/2022).

Dengan menaikkan harga BBM bersubsidi, lanjutnya, pemerintah dapat mengurangi beban subsidi energi yang saat ini sangat tinggi. Sudah cukup saatnya kita membakar uang kita dijalan. 

Baca Juga

BBM Subsidi Jenis Pertalite Akan Dihapus! Ini Penjelasan dari Pertamina

"Selain itu, penyesuaian Harga BBM Subsidi juga dapat mengurangi disparitas harga antara BBM Subsidi dan Non Subsidi," ujar Mamit.

Terkait dengan itu, Mamit mengungkapkan, feasible price atau harga yang layak diterapkan untuk kenaikkan Pertalite adalah Rp10.000 per liter dan solar sebesar Rp8.500 per liter.

"Kenaikan ini buat saya cukup rasional dan tidak terlalu membebani bagi masyarakat," tutur Mamit.

Baca Juga

Harga BBM Pertamax Turun! Berikut Daftar Harganya

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan buka suara atas rencana pemerintah mengurangi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Luhut mengatakan bahwa saat ini pemerintah sedang menyusun skema penyesuaian harga.

Dia membeberkan subsidi dan kompensasi energi yang ditanggung APBN mencapai Rp502 triliun. Jika tidak ada penyesuaian kebijakan, subsidi dan kompensasi bisa membengkak lebih dari Rp550 triliun pada akhir tahun.

Editor : Mahesa Apriandi