Tegas, Partai Demokrat Tolak Sistem Proporsional Tertutup: Malapetaka bagi Demokrasi di Indonesia

JAKARTA, iNewsBanten - Deputi Badan Komunikasi dan Strategi DPP Partai Demokrat, Ricky Kurniawan Chairul, secara tegas menolak wacana Pemilihan Umum (Pemilu) dengan sistem proporsional tertutup.

Dijelaskan Ricky Kurniawan Chairul, bahwa sistem proporsional tertutup hanya akan merampas hak rakyat untuk memilih wakil rakyatnya.

Baca Juga

Demokrat Kabupaten Tangerang Berhasil Kelilingi 29 Kecamatan Lantik Pengurus Ranting

"Ini kabar buruk dan akan menjadi malapetaka bagi sistem demokrasi di Indonesia. Bagaimana tidak, rakyat tidak akan bebas dalam menentukan siapa calon legislatif yang berhak mewakilinya di DPR," kata politisi yang akrab disapa Ricky, kepada awak media pada Selasa, 10 Januari 2023.

Sebab menurut Ricky, dalam proporsional tertutup yang memiliki kewenangan penuh menunjuk legislator di Parlemen adalah partai.

"Kalau kita bertahan memikirkan kembali ke proporsional tertutup, tentunya solidaritas hanya akan terbangun antara caleg dengan partai politik. Akhirnya calon wakil rakyat hanya akan menghambakan diri pada partai politik tapi tidak terbangun solidaritasnya dengan pemilih dan akhirnya tidak mengabdikan dirinya kepada rakyatnya," kata Ricky.

Baca Juga

Kursi DPRD Provinsi Banten Ditambah, Heri Handoko: Berkeyakinan Mampu Ulangi Kesuksesan 2009

Menurut Ricky, partai yang tidak suka dengan proporsional terbuka, sebetulnya adalah partai yang tidak siap membuka persaingan secara sehat di internal partainya.

"Proporsional tertutup adalah bentuk penghianatan kepada rakyat. Rakyat seperti beli kucing dalam karung. Hal ini akan menjadikan demokrasi kita hanya dalam cengkraman oligarki. Dengan kembalinya kedaulatan hanya di tangan orang-orang tertentu dan menegasikan demokrasi dari kedaulatan rakyat," katanya.

"Kursi legislatif bukan refresentatif dari rakyat tapi dari partai. Semacam kongkalikong yang terstruktur nantinya," kata Ricky.

Baca Juga

Roy Suryo Kembali Berurusan Dengan Kepolisian Terkait Penistaan Agama

Lanjut Ricky, bahwa hal ini sangat jauh berbeda dengan sistem pemilu proporsional terbuka, di mana rakyat memiliki daulat penuh untuk menentukan wakil rakyatnya sendiri.

"Sistem proporsional terbuka tentu menjaga keseimbangan kesetiaan calon kepada partai politik dan juga kepada rakyat sebagai pemilih. Kalau kita kembali ke proporsional tertutup tentu kita akan melanggengkan kesetiaan tunggal kepada partai politik saja dan itu yang paling berbahaya"

"Maka atas pertimbangan itu semua, proporsional tertutup adalah bentuk upaya kemunduran demokrasi di Indonesia yang perlu kita tolak secara bersama-sama. Kalau kata WS Rendra, bagaimana rakyat bisa merdeka bila hak pilih mereka dipasung. Mereka tidak boleh memilih secara langsung wakil-wakil mereka di dewan perwakilan rakyat," tegas Ricky.

Sebagai informasi, sistem Pemilu 2024 kembali mencuat, usai uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK) dilakukan. Uji materi terhadap beleid ini membuat isu soal wacana penerapan sistem proporsional tertutup dalam Pemilu 2024 ramai

Editor : Mahesa Apriandi