Aktifis Brantas Soroti Open Bidding di Pemkot Cilegon

CILEGON, iNewsBanten - Barisan Rakyat Untuk Transparansi (Brantas) DPD Cilegon, Yayan Sopian dalam hal ini mempertanyakan terkait bobot kompetensi yang dianggap lebih sedikit dibandingkan aspek penilaian wawancara Panitia Seleksi (Pansel) pada lelang jabatan eselon II Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon, khususnya untuk Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Cilegon dan harus putra daerah.

Aktivis yang akrab disapa  Kang Yayan ini menjelaskan, berdasarkan tentang beredarnya dalam pemberitaan di media terkait penjelasan Sekda Kota Cilegon, penilaian calon eselon II terdiri dari empat bagian, dimana masing-masing memiliki bobot penilaian berbeda.

"Yang pertama adalah  rekam jejak dengan bobot 20 persen, seleksi kompetensi (assesment) 25 persen, penulisan makalah 20 persen, dan wawancara oleh panitia 35 persen," ujarnya.

"Ini sangat perlu sekali diperhatikan karena kompetensi tersebut justru bobotnya lebih sedikit dari wawancara oleh pihak panitia seleksi," sambung Yayan.

Lebih lanjut, ia juga mengaku khawatir jika bobot wawancara dengan tim itu dianggap paling tinggi skornya, maka patut adanya dugaan unsur suka atau tidak suka pada penempatan pejabat terpilih, bukan karena kompetensi seseorang dalam melakukan tugas nanti.

Untuk itu, dalam pernyataan Ketua Tim Panitia Seleksi (Pansel) saat menyampaikan bahwa untuk lelang sendiri pihaknya sudah mengantongi rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Nomor : B -2360/JP.00.00/06/2023.

"Terkait hal itu, apakah rekomendasi terkait pelaksanaan lelang atau justru sebetulnya nama-nama Aparatur Sipil Negara (ASN) yang  akan duduk di jabatan itu sudah ada dalam pertanyaannya," paparnya.

Kang Yayan alias Yayan Sopian mengaku ingin detail dalam proses open bidding karena ingin Cilegon mulai dibangun dengan sungguh-sungguh dan berorientasi kepada kemajuan daerah dengan memprioritaskan putra daerah.

"Kadisnaker harus putra daerah yang lebih memahami sosiologi dan karakter masyarakat Cilegon. Kadisnaker Cilegon yang dilantik harus putra daerah dan harga mati, kalau tidak kami akan protes dengan gelar aksi demonstrasi," tandasnya.

Editor : Mahesa Apriandi