PIM Hadirkan Pendidikan Politik Menyikapi ASN di Bursa Pilkada 2024 Kota Tangerang

TANGERANG, iNewsBanten - Poros Informasi Masyarakat (PIM) menghadirkan kembali Sarasehan Politik yang bertajuk Menakar Kelayakan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pusaran Pilkada 2024 Kota Tangerang yang bertempat di Jus Kode Banjar Wijaya, Cipondoh, Kota Tangerang. Rabu, 15 Mei 2024

Baca Juga

Pengabdian Kepada Masyarakat : Meningkatkan Pendidikan Politik Masyarakat di Desa Kragilan Kabupaten

Sarasehan Politik ini bermaksud sebagai upaya masyarakat memilih pemimpin ideal untuk Kota Tangerang, Daniel Nainggolan sebagai Founder PIM menanggapi bahwa, "Ada kekhawatiran yang terjadi pada fenomena ASN ini, banyak dugaan ASN ini tidak serius dalam bursa pencalonan. Barangkali di belakang mereka ada yang mensponsori," katanya.

Ia pun menambahkan, kecil kemungkinan bahwa mereka berangkat dari hasrat pribadi karena jika melihat dari elektabilitas ASN ini masih dipertanyakan. Jika ini terus dibiarkan masa depan demokrasi di Kota Tangerang akan terbilang mandek.

Dalam diskusi tersebut, PIM berhasil menghadirkan para ketua OKP eksternal Kampus Kota Tangerang diantaranya, Iqbal Hibbatul Haqqi (Ketum HMI Tangerang); Shandi Martha Praja (Sekjen Forum Aksi Mahasiswa Tangerang); Yanto (Ketum SEMMI Tangerang); dan Holid Safei didelegasikan oleh Oki Putra Arsulan (Ketum PMII Tangerang) untuk memberikan pandangan dan gagasan mengenai fenomena ini.

"Tidak menjadi soal ketika ASN mendaftarkan diri (Cawalkot) dan tidak mengundurkan diri selagi tidak melanggar hukum. Kemudian, banyaknya ASN ini terjadi karena kegagalan partai politik Kota Tangerang dalam menyiapkan kadernya untuk menjadi pemimpin. Sehingga partai politik harus mengaktualisasi ASN ini untuk menjadi pemimpin," ujar Iqbal Hibbatul Haqqi.

Iqbal juga meneruskan dengan pertanyaan retoris, Apakah ASN ini hanya menjadi boneka? Lalu jika ini benar, siapa yang membiayai ASN-ASN ini? Siapa yang menjadi bohir untuk ASN ini untuk bisa mencalonkan? 

Ditempat yang sama Sekjen FAM, Shandi Martha Praja menyampaikan gagasannya bahwa berbicara politik ialah berbicara siasat untuk merebut kekuasaan. Takaran yang tepat untuk memilih pemimpin yakni Ideologi, tinggal kemudian kita yang akan menentukan ideologi apa yang tepat untuk rakyat.

Ia pun secara tegas melanjutkan, "Ada satu hal yang kita lupakan kawan-kawan, jika tadi PKPU memperbolehkan ASN yang mendaftarkan boleh tidak mencopot jabatannya. Ini kemudian menjadi aplikasi yang sangat kuat dengan akses kekuasaan dia (ASN) sebagai kepala dinas sangat bisa mengumpulkan logistik dengan cara tidak semestinya."

Begitupun dengan Yanto, yang menyampaikan bahwa bakal calon Walikota maupun Wakil Walikota tidak layak jika diusung oleh partai politik, suara partai politik tidak merepresentasikan legitimasi masyarakat, karenanya lebih sepakat dukungan perseorangan.

Lebih lanjut, dia juga mengungkapkan bahwa ASN yang mencalonkan diri tidak serius dalam pencalonannya, "selama ini saya amati semua ingin dipinang sebagai wakil, terlebih yang berkata T1, T2 atau T3," ungkap Yanto, Ketua Cabang SEMMI Tangerang.

Pada sesi akhir diskusi, disampaikan Oki Putra Arsulan, bahwa ASN yang mencalonkan diri berkewajiban mengundurkan diri, karena sudah dianggap tidak netral, "jika sudah berkata serius mencalonkan diri, mundur," tutup Oki, Aktivis PMII.

Editor : Mahesa Apriandi