Menkominfo Akan Tutup Telegram! Buntut Tidak Koperatif Tanganin Konten Judi Online

CILEGON, iNewsBanten - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie akan menutup Telegram dalam waktu dekat. Pasalnya, hanya Telegram yang tidak kooperatif memberantas judi online.

“Pemerintah enggak main-main soal judi online. Jadi kalian harus segera mengambil langkah-langkah. Saya sebut saja di sini, tinggal Telegram yang tidak kooperatif, catat. Hanya Telegram yang tidak kooperatif, platform yang sama sekali tidak kooperatif, Telegram,” tegas Budi Arie dalam Konferensi Pers Judi Online secara virtual, Jumat (24/5/2024).

Baca Juga

Polsek Cinangka Sosialisasi Bahaya Narkoba dan Judi Online di Ponpes Syifaul Qulub

Sementara itu, platform digital seperti Google telah berupaya untuk pemberantasan judi online. Bahkan, Google telah membuat AI untuk melacak semua judi online di platformnya.

“Kalau Google, minggu depan kita akan diskusi karena Google Cloud sudah membuat semacam dengan teknologi mereka semacam AI untuk menscrolling, melacak judi online semua di platform mereka,” kata Budi Arie.

Lebih lanjut, Budi Arie pun kembali menyentil Telegram. Dia mengatakan tren judi online saat ini adalah menggunakan Telegram.

Baca Juga

Kornas Jokowi Desak Pemerintah Hukum Mati Mafia Judi Online

Oleh karena itu, dia mengancam akan menutup Telegram jika tidak kooperatif untuk memberantas judi online.

“Dan sekarang ada tren, para judi online ini main di Telegram. Karena itu saya ingatkan platform Telegram jika tidak kooperatif memberantas judi online ini pasti akan kami tutup,” tegasnya.

Budi Arie menekankan akan mendenda penyelenggara platform digital sebesar Rp500 Juta jika masih membiarkan konten judi online tersebar di platform digital.

Baca Juga

Putaran Uang Judi Online di Indonesia di Angka Rp 600 triliun! Pemain Didominasi Ibu Rumah Tangga

“Jika tidak kooperatif untuk memberantas judi online di platform anda, maka saya akan mengenakan denda sampai dengan Rp500 juta per konten. Saya ulangi, saya akan denda sampai dengan Rp500 Juta per konten,” ujarnya.

Menurut Budi Arie, langkah itu diambil sesuai dengan regulasi yang telah berlaku di Indonesia yaitu Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta ketentuan perubahan dan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Privat serta ketentuan perubahan.

Editor : Mahesa Apriandi