Kuasa Hukum Zakiyah-Najib Hamas: Hakim MK Tidak Cermat dalam Putusan PSU

SERANG, iNewsBanten - Tim Kuasa hukum pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Serang Nomor urut 02 Ratu Zakiyah-Najib Hamas, merespon putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 70/PHPU.BUP-XXIII/25 yang memutuskan pemungutan suara ulang (PSU) di pilkada Kabupaten Serang.

Ketua Tim Kuasa Hukum Paslon Bupati dan Wakil Bupati Serang Nomor urut 02 Ratu Zakiyah- Najib Hamas, Cecep Azhar Hakim dalam hal ini telah bertindak keliru dan tidak cermat dalam menerapkan hukum. Menurutnya, hakim tidak menerapkan pasal 158 undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota (UU Pilkada).


Adapun pasal 158 UU Pilkada mengatur pasangan calon kepala daerah dapat mengajukan permohonan pembatalan keputusan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPUD Provinsi/Kabupaten/Kota dengan ketentuan bila memenuhi syarat selisih suara mulai 2 persen hingga 0,5 persen tergantung dari jumlah penduduk di provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan.

Cecep mengatakan, permohonan pemohon dalam hal ini Paslon 01 Andhika – Nanang tidak memenuhi syarat formil. Hal ini karena fakta selisih perolehan suara antara kedua paslon sangat jauh 40,34 persen perolehan suara.

“Kami menduga bahwa putusan hakim MK, memutus tidak dengan berdasarkan hukum, mengesampingkan pasal 158 tersebut sebagai syarat formil adalah sebuah kekeliruan yang,” ucapnya. kepada wartawan dalam konferensi pers di LBH Tajusa Azhar pada Selasa (25/2/2025).

Cecep mengaku, keputusan MK ini merugikan paslon nomor urut 02 yang mendapat banyak siara pada pilkada Kabupaten Serang 2024.

“Majlis Hakim yang mulia menurut kami itu tidak teliti tidak cermat dan atau tidak menerapkan aturan hukum pasal 158 UU Nomor 10 tahun 2016 terkait ambang batas 0,5 persen suara,” ujarnya.

Cecep menambahkan, penerapan pasal tersebut cukup krusial dan penting. Karena menurutnya, pasal tersebut bisa jadi bahan pertimbangan dan perolehan suara didapat secara murni.

"Penerapan pasal tersebut sangatlah penting untuk di pertimbangkan, karena perlahan suara tersebut telah di dapati sesuai fakta atau pilihan warga secara murni,” jelasnya.

Lebih lanjut, Cecep menerangkan tidak ada bukti kecurangan di lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) di pilkada Kabupaten Serang 2024.

“Tidak ada kejadian khusus di tempat kejadian suara di TPS atau tidak ada kecurangan yang dilakukan penyelanggara pilkada (KPU) selaku termohon,” jelasnya.

Editor : Mahesa Apriandi