Pembangunan Banten Butuh Sinergi, Pj Sekda Ajak Seluruh Stakeholder Terlibat

“Apalagi pemukiman dan perumahan itu merupakan bagian dari layanan dasar yang harus dipenuhi pemerintah kepada masyarakat sebagaimana amanat undang-undang nomor 23 tahun 2014,” katanya.

Untuk merealisasikan itu, lanjutnya, Dinas PRKP mempunyai program kegiatan yang meningkatkan partisipasi seluruh stakeholder. Ini merupakan terobosan yang baik, karena jika hanya mengandalkan kekuatan anggaran APBN dan APBD itu mempunyai keterbatasan. 

Menurut Nana, salah satu poin penting dalam pembangunan adalah mengajak partisipasi masyarakat seperti dunia usaha serta para pemangku kepentingan. Semua harus terlibat aktif dan berkolaborasi dalam percepatan ketersediaan pemukiman yang sehat, aman dan teratur.

Editor : Mahesa Apriandi