Keterlibatan Anggota DPRD Cilegon, Terkait Demo PT Lotte, Ketua Paguyuban Bantah Isu Berebut Scrap

CILEGON, iNewsBanten – Lima oknum anggota DPRD Kota Cilegon kembali menjadi sorotan publik usai beredarnya video aksi demonstrasi di depan gerbang PT Lotte Chemical Indonesia (LCI), Kamis (12/6/2025).

Meski aksi tersebut berlangsung pada Oktober 2024 lalu, namun kemunculan kembali rekaman video itu menarik perhatian aparatur penegak hukum (APH) dan memicu kritik terhadap etika para legislator yang turut hadir.

Baca Juga

Demo Memuncak! Warga Pulo Ampel Bantah Pernyataan Sekda: Itu Bohong!

Aksi itu dinilai sebagian kalangan tidak mencerminkan sikap seorang wakil rakyat yang seharusnya menjaga netralitas dan memperjuangkan aspirasi melalui jalur institusional, bukan turun ke jalan.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Paguyuban Warung Warnasari, Toyibah, memberikan klarifikasi. Ia menegaskan bahwa aksi pada 29 Oktober 2024 tersebut murni untuk menuntut hak warga lokal agar bisa bekerja dan berusaha di kampung halamannya sendiri.

“Kami tidak memperjuangkan atau berebut limbah scrap seperti yang berkembang. Tuntutan kami jelas, meminta PT LCI memberikan kesempatan kerja bagi warga dan peluang usaha bagi pelaku UMKM lokal secara profesional,” ujar Toyibah.

Baca Juga

Aksi Unjuk Rasa HUT Kabupaten Serang ke-499 Ricuh, Mahasiswa Jebol Gerbang Kantor Bupati

Ia juga menepis tudingan adanya tindakan anarkis atau intimidatif dalam aksi tersebut. Menurutnya, aksi itu berlangsung damai dan sesuai prosedur hukum.

“Justru saya yang secara langsung menghubungi anggota DPRD agar hadir dan menyuarakan aspirasi masyarakat. Kami hanya ingin warga lokal tidak jadi penonton di tanah kelahirannya,” tambah Toyibah.

Lebih lanjut, ia meminta agar aparat hukum tidak terprovokasi oleh isu yang tidak berdasar. Toyibah menduga ada pihak-pihak tertentu yang sengaja menyebarkan narasi keliru untuk memperkeruh suasana.

Baca Juga

BREAKING NEWS: Ricuh Demo di SMAN 4 Kota Serang, Massa Desak Penuntasan Kasus Pelecehan Seksual

“Kami mohon APH tidak serta-merta merespons isu tersebut. Aksi kami murni memperjuangkan keterlibatan masyarakat lokal dan tidak berkaitan dengan kepentingan lain,” tegasnya.

Toyibah juga memastikan, seluruh rangkaian aksi telah dilaksanakan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

“Sekali lagi kami pertegas, tuntutan kami bukan soal scrap. Kami hanya ingin masyarakat sekitar diberdayakan secara adil dan profesional dalam aktivitas PT Lotte,” pungkasnya.

Editor : Mahesa Apriandi