Pembangunan Masjid Terapung Banten Dikebut, Mahasiswa Soroti Prioritas Program Pemkab Serang

SERANG, iNewsBanten - Pemerintah Kabupaten Serang melalui tim percepatan 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Serang, Ratu Rachmatuzakiyah–Najib Hamas, mempercepat rencana pembangunan Masjid Terapung Banten (MTB) yang terletak di Pantai Anyer, Kampung Cibeureum, Desa Kamasan, Kecamatan Cinangka. Pembangunan tersebut masuk dalam salah satu dari sepuluh program unggulan prioritas masa awal kepemimpinan keduanya.

Asisten Daerah (Asda) II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Serang, Febrianto, menjelaskan bahwa pihaknya sudah membentuk Tim Kecil untuk mempercepat realisasi proyek ini dan telah bersilaturahmi dengan Ketua Yayasan Al Bahru, Ahmad Taufik Nuriman, penggagas pembangunan MTB sejak 2014 silam.

“Tim kecil ini adalah perpanjangan tangan Ibu Bupati. Kita sudah bertemu dengan Pak ATN (Ahmad Taufik Nuriman), dan mendapat arahan untuk membantu mewujudkan pembangunan Masjid Terapung sebagai ikon Kabupaten Serang ke depan,” kata Febrianto dalam keterangan pers dari Diskominfo Pemkab Serang.

Namun, langkah pemerintah daerah ini justru menuai kritik dari sejumlah kalangan, termasuk mahasiswa di Kabupaten Serang. Mereka menilai, pembangunan masjid bernilai monumental tersebut tidak sejalan dengan kebutuhan mendesak masyarakat saat ini.

Perwakilan mahasiswa dari Aliansi Mahasiswa Progresif Sosial (AMPAS) Kabupaten Serang, Mewaldi menilai pembangunan Masjid Terapung tidak termasuk prioritas utama bagi masyarakat Kabupaten Serang. Ia menyebut masih banyak persoalan mendasar yang belum ditangani serius oleh pemerintah, seperti akses air bersih, pendidikan, dan pengangguran.

“Ini bukan soal menolak pembangunan masjid, tetapi soal skala prioritas. Saat masyarakat masih kesulitan air bersih di beberapa wilayah dan angka pengangguran masih tinggi, Pemkab justru fokus membangun masjid terapung di Anyer,” ujar Mewaldi saat dihubungi iNewsBanten. Selasa (24/6/2025).

Menurutnya, Pemkab Serang perlu lebih berpihak kepada kebutuhan masyarakat bawah dibanding proyek prestisius yang rawan menjadi simbol semata.

“Masjid bisa dibangun kapan saja, tapi pemenuhan hak dasar masyarakat seperti pendidikan vokasi, infrastruktur pedesaan, dan layanan kesehatan itu yang mendesak. Pemerintah seharusnya peka terhadap ini,” katanya.

Mewaldi juga menyinggung soal keterlibatan publik yang dinilai minim dalam perumusan program prioritas 100 hari kerja tersebut.

“Apakah masyarakat pernah diajak bicara soal ini? Atau ini hanya kepentingan segelintir elit dan yayasan saja? Transparansi dan partisipasi publik sangat penting dalam perencanaan pembangunan,” tegasnya.

Sementara itu, Pemkab Serang melalui Asda II Febrianto menegaskan bahwa pembangunan MTB tidak akan mengganggu program strategis lainnya. Pembangunan masjid ini, kata dia, justru diharapkan dapat mendorong sektor wisata religi dan ekonomi lokal di wilayah pesisir Serang bagian barat.

“Kita tetap akan mengawal pembangunan lainnya. Ini bukan satu-satunya program. Masjid Terapung ini bagian dari wajah baru Kabupaten Serang ke depan,” ujarnya.

Pemerintah menargetkan adanya nota kesepahaman (MoU) antara Pemkab Serang dan Yayasan Al Bahru dalam waktu dekat, sebagai dasar dimulainya pembangunan fisik Masjid Terapung Banten yang mangkrak sejak 2015 lalu.

Editor : Mahesa Apriandi