Abolisi untuk Tom Lembong Dinilai Sarat Muatan Politik, Publik Soroti Intervensi Kekuasaan

"Kasus Tom Lembong bisa menjadi pengalih isu. Pemerintah dan DPR sedang menghadapi tekanan publik, dan abolisi ini jadi semacam pengalihan perhatian,” jelas Ricci.

Ia pun mengajak publik untuk lebih kritis dalam mengawasi kebijakan hukum dan penggunaan hak prerogatif pejabat negara, agar tidak disalahgunakan demi kepentingan kekuasaan.

“Keadilan tidak boleh dijadikan alat sandiwara politik. Ini saatnya masyarakat bersatu menjaga independensi peradilan,” pungkasnya.

Editor : Mahesa Apriandi