GEGER Ijazah Jokowi! Bonatua Silalahi Terima Salinan dari KPU DKI, Bongkar Kejanggalan Legalisiri
JAKARTA, iNewsBanten-Pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi kembali membuat langkah baru dalam upayanya menelusuri keaslian dokumen pendidikan milik mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Senin (13/10/2025), ia mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta untuk menerima salinan ijazah Jokowi yang telah dilegalisir secara resmi.
Bonatua menyampaikan bahwa dokumen tersebut diserahkan langsung oleh pihak KPU DKI disertai berita acara resmi.
“Sudah saya terima salinannya lengkap dengan berita acara penyerahan dari KPU DKI,” ucapnya usai keluar dari gedung KPU.
Beberapa saat setelahnya, pakar telematika Roy Suryo juga tampak hadir di lokasi. Kedua tokoh ini diketahui bekerja sama menelusuri data dan arsip pendidikan Jokowi yang digunakan dalam proses pencalonan politiknya.
Berbeda dari penyerahan dokumen di KPU RI pada 2 Oktober lalu, Bonatua menjelaskan bahwa kedatangannya ke KPU DKI bertujuan untuk meneliti perbedaan tanda legalisir antarperiode. Ia menduga terdapat variasi pejabat dan tanggal legalisasi yang bisa menjadi petunjuk penting dalam menilai keabsahan dokumen.
“Secara administrasi, setiap legalisir seharusnya menunjukkan waktu dan pejabat yang berbeda. Kami ingin memastikan semuanya dilakukan sesuai prosedur,” terangnya.
Selain itu, Bonatua juga mengaitkan langkah tersebut dengan agenda sidang di Komisi Informasi Pusat (KIP) yang berlangsung di hari yang sama. Sidang tersebut akan membahas keberadaan arsip salinan ijazah Jokowi dari tahun 2014 dan 2019 yang semestinya tersimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sesuai ketentuan Undang-Undang Kearsipan.
“Iya, hari ini juga ada sidang di KIP untuk memastikan dokumen arsip pendidikan Jokowi tersimpan sesuai aturan,” tambahnya.
Sebagai catatan, ijazah tersebut merupakan salah satu dokumen utama yang digunakan Jokowi saat mendaftar sebagai calon Gubernur DKI Jakarta pada periode 2012–2014. Kini, penelusuran Bonatua dan Roy Suryo kembali memantik perhatian publik karena dinilai menyangkut transparansi administrasi pejabat tinggi negara menjelang masa politik baru yang semakin dekat.
Editor : Mahesa Apriandi