Pasokan MBG Pejamben Pandeglang Diduga Dialihkan, BGN Diminta Turun Audit

PANDEGLANG, iNewsBanten - Pengelolaan pasokan pangan pada Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) Pejamben di Kecamatan Carita, Pandeglang, tengah menjadi sorotan. Salah seorang mantan supplier, RY, menduga adanya pengalihan pasokan pangan dari supplier resmi kepada pihak lain yang disebut sebagai SPPI.

Baca Juga

Program MBG di Kota Tangerang Masih Dikelola Pemerintah Pusat

Menurut RY, praktik tersebut diduga terjadi karena mitra dapur MBG Pejamben membiarkan pihak SPPU mengambil peran sebagai pemasok. Padahal, kata dia, mekanisme MBG seharusnya mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) Badan Gizi Nasional (BGN), termasuk dalam pemberdayaan pelaku usaha lokal sebagai supplier.

“Pasokan pangan seperti beras itu malah diberikan kepada pihak SPPI oleh pengelola dapur. Artinya, tidak ada peluang bagi supplier,” ujar RY, Minggu, 7 Desember 2025.

Baca Juga

Wabup Pandeglang Iing, Sambut Baik Program MBG Ditengah Persoalan yang Ada

Ia menduga adanya indikasi permainan dalam proses tersebut. Seharusnya, lanjut dia, mitra MBG membuka peluang seluas-luasnya bagi masyarakat atau pelaku usaha untuk menjadi pemasok komoditas pangan, bukan justru memutus rantai supplier.

“Program MBG bukan hanya untuk memenuhi gizi anak-anak sekolah, tapi juga harus mendorong ekonomi masyarakat. Mitra MBG seharusnya memperluas pemberdayaan, bukan malah mengelola sendiri jalur pasokannya,” tegasnya.

RY meminta BGN segera melakukan audit terhadap SPPG Pejamben demi memastikan transparansi dan adanya manfaat ekonomi bagi UMKM lokal.

“Kami berharap ada audit dari BGN agar semuanya jelas dan program ini bisa benar-benar dirasakan pelaku UMKM,” ujarnya.

Menanggapi tudingan tersebut, Asisten Lapangan (Aslap) SPPG Pejamben, Lili Maryati, membantah keras adanya pengalihan pasokan pangan dari supplier ke SPPI. Ia menegaskan bahwa saat ini Dapur MBG Pejamben menerima pasokan dari sebuah koperasi.

“Enggak ada itu. Kami justru mencari yang kualitasnya terbaik dan harganya sesuai pasaran,” kata Lili.

Ia mengakui bahwa beberapa pemasok memang dihentikan karena kualitas barang yang dianggap kurang dan ketidaksesuaian harga. Pemutusan itu, menurutnya, merupakan hal wajar dalam proses penyediaan bahan pangan yang dituntut berkualitas.

“Kami cut karena ada yang kualitasnya kurang baik atau harganya tidak sesuai pasaran. Banyak yang di-cut, tapi bukan dialihkan ke SPPI. SPPI itu tidak tahu apa-apa soal pasokan,” jelasnya.

Lili juga menuturkan bahwa pasokan pangan saat ini disuplai oleh Koperasi Bina Tani, yang membeli hasil pangan dari UMKM untuk kemudian disalurkan kembali ke dapur MBG.

“Kami sudah kerja sama dengan koperasi. Koperasi beli dari UMKM, lalu pasok ke dapur MBG,” tandasnya.

Kasus ini masih memunculkan tanda tanya, terutama terkait mekanisme kerja sama dan seleksi pemasok. Pihak BGN hingga kini belum memberikan keterangan terkait dugaan tersebut.

Editor : Mahesa Apriandi