Penunjukan Hasbi Sidik Pimpin Dekopinwil Banten Disorot, Mahasiswa Minta Transparansi dan Reformasi

SERANG, iNewsBanten - Penetapan Hasbi Sidik sebagai Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Provinsi Banten periode 2025–2030 melalui mekanisme aklamasi dalam Musyawarah Wilayah II di Gedung Negara Provinsi Banten, Senin (16/2/2026), menuai sorotan dari berbagai kalangan, termasuk mahasiswa.

Hasbi ditetapkan menggantikan Asep Rahmatullah dan menyatakan akan segera menyusun struktur kepengurusan baru serta merumuskan program kerja yang selaras dengan kebijakan nasional, termasuk program Koperasi Merah Putih yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Baca Juga

Kadis Koperasi dan UKM Cilegon Bakal Bangun Gerai Pusat Oleh-Oleh Khas Daerah

“Kita akan menempatkan kembali koperasi sebagai badan usaha penting yang mengelola banyak kegiatan ekonomi masyarakat dan memperkuat ekonomi lapisan bawah,” ujar Hasbi.

Namun, pernyataan tersebut dinilai perlu dibuktikan dengan langkah konkret di lapangan. Koordinator Aliansi Mahasiswa ProRakyat Banten (AMPB), M. Rizki, menilai penunjukan pimpinan baru Dekopinwil Banten harus menjadi momentum untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap kondisi koperasi di daerah.

“Faktanya, banyak koperasi di Banten yang hanya tercatat secara administratif, tetapi tidak aktif secara operasional. Kalau tidak ada reformasi tata kelola, pergantian ketua hanya akan menjadi seremonial,” kata Rizki, Selasa (17/2/2026).

Baca Juga

Evaluasi Kinerja Anggota, Koperasi Merah Putih Rawa Arum Cilegon Gelar Rapat Tahunan

Rizki juga menyoroti mekanisme aklamasi dalam pemilihan Ketua Dekopinwil Banten. Menurutnya, proses tersebut sah secara organisasi, tetapi perlu disertai keterbukaan informasi agar tidak menimbulkan persepsi tertutup.

“Kami mendorong agar Dekopinwil Banten membuka secara transparan proses penjaringan calon, kriteria pemilihan, serta komposisi kepengurusan. Publik berhak tahu siapa yang mengelola organisasi sebesar ini,” ujarnya.

Selain itu, Rizki menekankan pentingnya Dekopinwil Banten menyusun peta jalan (roadmap) yang jelas dan terukur, terutama dalam penguatan UMKM dan pemberantasan praktik rentenir.

Baca Juga

Soft Opening dan Tasyakuran Pasar Kerenceng, KS Group Bangkitkan UMKM Cilegon

“Harus ada indikator yang bisa dievaluasi publik, misalnya berapa koperasi yang direvitalisasi setiap tahun, bagaimana skema pembiayaan murah bagi UMKM, dan bagaimana pengawasan dijalankan,” tambahnya.

Di sisi lain, Hasbi menyatakan Dekopinwil Banten akan bersinergi dengan Kementerian Koperasi, pemerintah daerah, serta berbagai pemangku kepentingan untuk mengembalikan peran koperasi sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan.

Dengan masa bakti lima tahun ke depan, kepemimpinan Hasbi Sidik kini dihadapkan pada tuntutan besar untuk membuktikan komitmennya melalui kebijakan yang berdampak nyata bagi koperasi dan masyarakat Banten.

Editor: Mahesa Apriandi