Bongkar Ketimpangan Pendidikan Banten, Gaji Guru hingga Dugaan Pencitraan Jadi Sorotan

SERANG, iNewsBanten - Gelombang kritik terhadap kondisi pendidikan di Provinsi Banten kembali mencuat. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Komunitas Soedirman 30 dan Untirta Movement Community (UMC) menggelar aksi di depan Pendopo Gubernur Banten, Senin (4/5/2026), menuntut evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pendidikan daerah. 

‎Aksi ini tidak sekadar simbolik. Massa membawa berbagai properti visual, termasuk replika rapor yang memuat penilaian terhadap kinerja pemerintah di sektor pendidikan. Hasilnya, sejumlah indikator strategis seperti pemerataan akses, kesejahteraan guru, hingga kualitas infrastruktur justru mendapat nilai rendah, sementara aspek yang dianggap “pencitraan” dinilai tinggi.

Baca Juga

Workshop Pemanfaatan Kecerdasan Buatan Dalam Dunia Pendidikan untuk Guru

‎Presidium UMC, Ridwan Nugroho, menilai persoalan pendidikan di Banten bukan hanya soal pembangunan fisik, tetapi menyangkut sistem yang belum berpihak pada tenaga pendidik dan peserta didik. Menurutnya, kualitas pendidikan tidak mungkin meningkat jika kesejahteraan guru, khususnya guru honorer, masih berada dalam kondisi tidak layak.

‎Dalam aksi tersebut, mahasiswa menampilkan simbol protes berupa tulisan nominal Rp300 ribu yang dikenakan di dada, sebagai gambaran kondisi riil penghasilan guru honorer yang dinilai jauh dari standar kebutuhan hidup. Ridwan menegaskan, kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan serius antara beban kerja dan penghargaan terhadap profesi guru.

‎Sementara itu, Koordinator Umum Komunitas Soedirman 30, Bento, mengungkapkan ketimpangan pendidikan di Banten juga terlihat jelas dari disparitas antarwilayah. Ia menyebut wilayah selatan seperti Lebak dan Pandeglang masih tertinggal dibanding wilayah perkotaan, meskipun Banten dikenal sebagai kawasan industri dan penyangga ibu kota.

‎Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025, lanjut Bento, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Tangerang Selatan mencapai 84,81, sedangkan Kabupaten Lebak hanya berada di angka 69,24. Ia menilai kesenjangan ini tidak hanya mencerminkan perbedaan pembangunan, tetapi juga ketidakadilan akses pendidikan yang berlangsung lama.

‎Lebih jauh, Bento memaparkan rata-rata lama sekolah di Banten masih berada di angka 9,56 tahun atau setara tingkat SMP. Bahkan, di wilayah selatan seperti Pandeglang dan Lebak, angka tersebut lebih rendah lagi. Kondisi ini, menurutnya, menjadi indikator kuat bahwa sebagian masyarakat belum mampu mengakses pendidikan hingga jenjang yang layak.

‎Ia juga menyoroti menurunnya angka partisipasi pendidikan pada usia lanjut. Data menunjukkan bahwa partisipasi sekolah usia 16–18 tahun hanya sekitar 73,84 persen, sedangkan kelompok usia 19–23 tahun turun drastis menjadi 24,45 persen. “Semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin banyak yang tersingkir dari sistem,” ujarnya.

Baca Juga

Mengenal HOS Tjokroaminoto, Pahlawan Nasional Sekaligus Guru Bangsa

‎Dalam analisa mereka, faktor ekonomi menjadi penyebab dominan. Biaya transportasi, keterbatasan fasilitas pendidikan, serta tekanan ekonomi keluarga mendorong banyak pelajar memilih bekerja dibanding melanjutkan sekolah. Hal ini dinilai menunjukkan kegagalan kebijakan dalam menjamin keberlanjutan pendidikan.

‎Mahasiswa juga menyoroti Program Sekolah Gratis yang dinilai belum menyentuh akar persoalan. Program tersebut dianggap hanya menutup sebagian kecil biaya pendidikan, tanpa menyelesaikan masalah struktural seperti ketimpangan wilayah, kualitas fasilitas, dan kesejahteraan tenaga pengajar.

‎Secara keseluruhan, massa aksi menilai kebijakan pendidikan di Banten masih cenderung bersifat populis dan belum berbasis pada kebutuhan riil masyarakat. Mereka mendesak pemerintah daerah untuk melakukan audit kebijakan, mempercepat pemerataan infrastruktur pendidikan, serta memastikan peningkatan kesejahteraan guru sebagai prioritas utama.

‎Aksi ini menjadi sinyal bahwa persoalan pendidikan di Banten tidak lagi bisa ditutup dengan program jangka pendek. Tanpa langkah konkret dan sistemik, mahasiswa menilai ketimpangan pendidikan berpotensi memperlebar jurang sosial dan melemahkan kualitas sumber daya manusia di masa depan

Editor : Mahesa Apriandi