Di Balik Perayaan 500 Tahun Kabupaten Serang, Persoalan Tambang Bojonegara-Puloampel Belum Tuntas
SERANG, iNewsBanten.id – Peringatan Hari Jadi ke-500 Kabupaten Serang menjadi momentum evaluasi terhadap kinerja pemerintahan Bupati Ratu Rachmatuzakiyah dan Wakil Bupati Muhammad Najib Hamas. Di tengah perayaan lima abad Kabupaten Serang, persoalan aktivitas pertambangan, kerusakan lingkungan, dan lalu lintas kendaraan angkutan tambang di wilayah Serang Barat masih menjadi perhatian.
Aktivis lingkungan SIJHI Kabupaten Serang, M. Yudha, menyoroti penanganan persoalan pertambangan di wilayah Bojonegara dan Puloampel. Menurutnya, momentum hari jadi daerah seharusnya tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga kesempatan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah dalam menjawab persoalan masyarakat.
Yudha menilai pemerintahan Zakiyah-Najib perlu menunjukkan langkah konkret dalam menangani persoalan lingkungan dan transportasi angkutan tambang. Terlebih, aktivitas pertambangan di kawasan Serang Barat berkaitan langsung dengan keselamatan pengguna jalan, kondisi lingkungan, dan kehidupan masyarakat sekitar.
Menurutnya, persoalan pertambangan tidak cukup diselesaikan melalui pembangunan infrastruktur jalan. Pemerintah juga perlu memastikan kegiatan perusahaan tambang berjalan sesuai ketentuan perizinan, pengelolaan lingkungan, dan kewajiban reklamasi.
Selain aktivitas pertambangan, SIJHI Kabupaten Serang menyoroti kendaraan angkutan material yang berpotensi melanggar ketentuan dimensi dan muatan atau over dimension over loading (ODOL). Kendaraan dengan muatan berlebih berisiko mempercepat kerusakan jalan, menimbulkan kemacetan, dan meningkatkan potensi kecelakaan lalu lintas.
Yudha berpandangan bahwa pemerintah daerah perlu memperkuat koordinasi dengan pemerintah provinsi dan instansi terkait dalam melakukan pengawasan. Sebab, persoalan pertambangan dan kendaraan ODOL melibatkan kewenangan sejumlah lembaga yang tidak seluruhnya berada di bawah pemerintah kabupaten.
" Memasuki usia 500 tahun, Kabupaten Serang dinilai perlu memiliki langkah penanganan yang lebih terukur terhadap persoalan lingkungan. Evaluasi terhadap pemerintahan Zakiyah-Najib dapat dilakukan dengan melihat kebijakan yang telah dijalankan, efektivitas pengawasan, serta perkembangan penyelesaian persoalan yang dihadapi masyarakat," tegas yuda, Senin (12/10/2026)
SIJHI Kabupaten Serang juga mendorong keterbukaan informasi mengenai status perizinan perusahaan pertambangan di Bojonegara dan Puloampel. Keterbukaan tersebut diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan serta pelaksanaan pengawasan oleh instansi berwenang.
Sebelumnya, persoalan pertambangan dan kendaraan ODOL di Serang Barat mengemuka dalam aksi unjuk rasa di halaman Pendopo Bupati Serang, Kamis (8/10/2026), bertepatan dengan peringatan Hari Jadi ke-500 Kabupaten Serang.
Dalam pemberitaan sebelumnya, Ketua DPRD Kabupaten Serang Bahrul Ulum menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah mengupayakan penanganan kemacetan di kawasan Bojonegara, salah satunya melalui rencana pelebaran jalan.
"Cuman memang penanganannya tidak bisa dilakukan secara instan, tetapi butuh proses. Solusinya sudah ada pelebaran jalan, namun butuh waktu dan proses," ujar Ulum sebagaimana diberitakan sebelumnya.
Ulum juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap operasional kendaraan tambang agar ketentuan yang telah diatur melalui keputusan gubernur dapat diterapkan secara konsisten di lapangan.
Bagi SIJHI Kabupaten Serang, rencana pelebaran jalan perlu diikuti dengan pengawasan angkutan tambang dan pengendalian dampak lingkungan. Penanganan yang hanya berfokus pada kemacetan dikhawatirkan belum menyelesaikan seluruh persoalan yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan.
Momentum lima abad Kabupaten Serang diharapkan menjadi kesempatan bagi pemerintahan Zakiyah-Najib untuk memperkuat koordinasi, mengevaluasi kebijakan, dan memastikan penanganan persoalan tambang serta kendaraan ODOL berjalan secara konsisten.
SIJHI Kabupaten Serang menilai keberhasilan pembangunan daerah perlu dilihat tidak hanya dari pembangunan infrastruktur, tetapi juga dari perlindungan lingkungan, keselamatan masyarakat, dan kemampuan pemerintah menghadirkan penyelesaian terhadap persoalan yang berlangsung di wilayahnya.
Editor: Mahesa Apriandi