Get iNews App with new looks!
Mode Gelap
Aa Text
Share:
Read Next : Atap Bocor dan Lantai Tanah, Lansia 70 Tahun di Warunggunung Pasrah Menatap Rumahnya yang Lapuk
Advertisement . Scroll to see content

Tolak Pemindahan Badak Jawa, SIJHI Banten Minta Prabowo Tak Abaikan Suara Rakyat

Selasa, 17 November 2026 | 09:22 WIB
  • author Erdi
Tolak Pemindahan Badak Jawa, SIJHI Banten Minta Prabowo Tak Abaikan Suara Rakyat
Pengurus Sijhi Banten, foto: ist

SERANG, iNewsBanten - Wacana pemindahan badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon, Kabupaten Pandeglang, Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, mendapat penolakan dari SIJHI Banten. Organisasi yang bergerak dalam isu lingkungan tersebut menilai pemerintah pusat harus mengutamakan perlindungan habitat alami ketimbang mengambil langkah pemindahan satwa langka yang memiliki risiko ekologis.

 

Koordinator SIJHI Banten sekaligus aktivis lingkungan, Pebrianto, menilai wacana yang disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, perlu dikaji secara serius. Menurutnya, badak Jawa bukan sekadar satwa dilindungi, melainkan bagian dari identitas dan kebanggaan masyarakat Banten.

 

"Jangan sampai atas nama penyelamatan badak Jawa, pemerintah justru mengabaikan habitat alaminya. Badak Jawa adalah warisan alam yang harus dijaga. Kalau Ujung Kulon memiliki persoalan, seharusnya pemerintah memperkuat konservasi dan perlindungannya, bukan buru-buru membicarakan pemindahan," ujar Pebrianto di Serang, Selasa (17/11/2026).

Pebrianto mempertanyakan dasar ilmiah yang digunakan dalam menggulirkan wacana pemindahan tersebut. Ia meminta pemerintah membuka hasil kajian secara transparan, termasuk potensi ancaman terhadap keselamatan satwa apabila dipindahkan ke kawasan dengan karakteristik lingkungan berbeda.

 

Menurutnya, alasan ancaman bencana alam seperti tsunami dan aktivitas vulkanik memang perlu diperhitungkan. Namun, pemerintah juga harus menjelaskan strategi mitigasi yang dapat dilakukan di kawasan Ujung Kulon sebelum menentukan pilihan pengembangan habitat di luar Banten.

 

"Kalau persoalannya ancaman bencana, pemerintah harus menjelaskan sejauh mana mitigasi sudah disiapkan. Jangan sampai persoalan konservasi dijawab dengan kebijakan yang belum benar-benar dipahami masyarakat. Nasib badak Jawa tidak boleh dipertaruhkan," tegasnya.

 

Ia juga meminta Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian terhadap munculnya penolakan dari masyarakat dan pemerintah daerah. Menurut Pebrianto, kritik terhadap sebuah kebijakan merupakan bagian dari kontrol publik yang harus dihormati pemerintah.

"Pemerintah harus mendengarkan suara masyarakat Banten. Jangan sampai keputusan yang menyangkut kekayaan alam daerah justru dibicarakan tanpa melibatkan masyarakatnya. Presiden Prabowo perlu memastikan kebijakan lingkungan tidak berjalan sepihak," katanya.

 

Pebrianto menilai polemik tersebut juga menjadi ujian terhadap komunikasi politik pemerintah pusat dengan daerah. Terlebih, di tengah munculnya dukungan sejumlah elite politik terhadap wacana kepemimpinan Prabowo dua periode, pemerintah tetap dituntut menunjukkan keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

 

"Persoalannya bukan sekadar siapa yang berkuasa atau berapa periode pemerintahan berjalan. Yang harus dijawab adalah apakah kebijakan pemerintah benar-benar mendengarkan rakyat dan mampu melindungi kekayaan alam Indonesia," ujarnya.

 

SIJHI Banten meminta Kementerian Kehutanan melibatkan akademisi, pakar konservasi, aktivis lingkungan, serta masyarakat sekitar Ujung Kulon dalam setiap tahapan kajian. Organisasi tersebut juga mendorong penguatan pengawasan kawasan, pencegahan perburuan liar, dan perlindungan ekosistem yang menjadi habitat badak Jawa.

 

"Jangan sampai Banten kehilangan badak Jawa karena keputusan yang tidak melibatkan masyarakat. Selamatkan badaknya, lindungi habitatnya, dan dengarkan aspirasi rakyat Banten," pungkas Pebrianto.

Sebelumnya, Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah dan Wakil Bupati Pandeglang Iing Andri Supriadi juga menyatakan keberatan terhadap wacana pemindahan badak Jawa.

 

Sementara itu, Kementerian Kehutanan dalam keterangan resminya pada Senin (16/11/2026) menegaskan bahwa pengembangan habitat kedua badak Jawa masih dalam tahap kajian. Belum ada keputusan resmi mengenai penetapan Alas Purwo sebagai lokasi translokasi.

 

Pemerintah menyatakan pengembangan habitat kedua merupakan salah satu pilihan strategi konservasi jangka panjang untuk mengurangi risiko kepunahan akibat bencana alam, sedangkan perlindungan badak Jawa di Ujung Kulon tetap menjadi prioritas.

Editor: Mahesa Apriandi

Related News

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.

Latest News

 
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut