Untuk Kepentingan Dinas Walikota,Setda Anggarkan Rp 100 Juta Untuk Beli Handphone

iNewsBanten.id -  Sekretariat Daerah (Setda) Kota Sukabumi menganggarkan Rp100 juta yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk membeli handphone (HP) bagi Wali Kota Sukabumi dan sejumlah pejabat. Informasi itu dilansir dari halaman Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (SIRUP LKPP). 

Untuk pengadaan HP dilakukan dengan sistem penunjukan langsung dengan jadwal pemilihan penyedia pada akhir Maret 2022, lalu jadwal pelaksanaan kontrak dilakukan antara Maret-April 2022, dan pemanfaatan barang dan jasa tertulis mulai Maret-Desember 2022.

Kepala Sub Bagian Rumah Tangga Setda Kota Sukabumi Rizan membenarkan adanya jumlah pagu anggaran Rp100 juta untuk pengadaan alat komunikasi berupa handphone yang diajukan oleh Setda Kota Sukabumi. 

"Jadi sebenarnya gini rencananya, kan di Setda itu ada pejabat, ada asisten juga. Itu memang dibelikan untuk kepentingan dinas. Total jumlah segitu bukan berarti produk HP mahal. Disesuaikan dengan permintaan yang meman pelengkap untuk beberapa orang," kata Rizan, Rabu (1/6/2022).

Anggaran Rp100 juta tersebut, ujar Rizan, seluruhnya diperuntukkan bagi pembelian handphone, dan tidak termasuk dengan kebutuhan pendukung lainnya seperti pulsa atau paket kuota. "Enggak itu hanya untuk handphone. Sekarang kan HP Galaxy Note, kaya yang tab itu udah masuk HP kan sekarang. Jadi alat-alat sejenis itu sih," ujar Rizan.

Sementara itu, Kepala Sub Bagian Perlengkapan Umum Sekretariat Daerah (Setda) Kota Sukabumi Diwan mengatakan, pengajuan pengadaan barang berupa smartphone tersebut didasari atas kebutuhan dinas para pimpinan.

"Kami menyediakan itu (HP) sebetulnya kalau ada permintaan dari pimpinan, tapi sifatnya buat dinas, tanda tangan elektronik segala macam. Itu kan perlu penunjang tablet atau telepon seluler pintar," kata Diwan. 

Smartphone atau handphone pintar tersebut, ujar Diwan, akan digunakan oleh Wali Kota Sukabumi, wakil wali kota, sekda termasuk para sekretaris pribadi. Jika tidak ada permintaan, anggaran sebesar Rp100 juta tersebut tidak akan diserap.

"Kami juga enggak berani kalau enggak ada permintaan terus kami beli. Karena sifatnya dinas gitu kan, dipakainya 

Editor : Mahesa Apriandi