Kenaikan BPO Bupati–Wabup Tangerang Jadi Sorotan, Anggaran Naik Hampir Rp700 Juta di APBD-P 2025

TANGERANG, iNewsBanten.id — Kenaikan Biaya Penunjang Operasional (BPO) Bupati dan Wakil Bupati Tangerang pada akhir 2025 memicu perhatian publik. Di tengah meningkatnya kebutuhan pelayanan masyarakat, anggaran operasional pimpinan daerah justru mengalami lonjakan signifikan pada APBD Perubahan 2025.

Berdasarkan dokumen APBD-P, BPO untuk dua pimpinan daerah itu naik dari Rp7,02 miliar menjadi Rp7,71 miliar, atau bertambah sekitar Rp700 juta. Lonjakan ini pun menimbulkan pertanyaan publik terkait urgensi dan dampaknya terhadap kualitas pelayanan.

Baca Juga

Program Makan Siang Gratis 2025, Pemkot Tangerang alokasikan Rp30 miliar

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tangerang, Muhammad Hidayat, membenarkan adanya peningkatan alokasi tersebut. Ia menegaskan bahwa penetapan nominal BPO telah mengikuti ketentuan yang berlaku secara nasional.

“Dana operasional bupati sudah ada ketentuan yang mengaturnya. Kami hanya mengikuti panduan aturan yang berlaku,” ujar Hidayat, Jumat (14/11/2024).

Meski demikian, ia mengaku belum dapat menjelaskan detail alasan kenaikan karena tidak ada keterangan khusus dalam dokumen anggaran. Namun, Hidayat menyebut bahwa peningkatan BPO berjalan seiring dengan naiknya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tangerang.

Baca Juga

Korupsi Lahan RSUD Tigaraksa Tangerang di Debat Cakada, Maesyal-Intan Irit Komentar, Ada Apa?

PAD Kabupaten Tangerang tercatat meningkat dari Rp4,68 triliun menjadi Rp5,14 triliun, atau bertambah sekitar Rp465 miliar, sehingga turut mendorong total APBD naik dari Rp8,23 triliun menjadi Rp8,72 triliun.

Hidayat menjelaskan, kenaikan tersebut sesuai ketentuan PP Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah, di mana besaran BPO dipengaruhi oleh capaian PAD.

“Semakin tinggi pendapatan daerah, semakin besar pula dana operasional yang dapat dialokasikan. Dana ini digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi pimpinan daerah,” jelasnya.

Baca Juga

APBD Banten 2023 Alokasikan PSU Rp304 Miliar di Dinas Perkim, Mahasiswa: Potensi Dugaan Korupsi Kuat

Kenaikan BPO ini diperkirakan masih akan menjadi diskusi publik, terutama terkait bagaimana alokasi tersebut berdampak pada kualitas layanan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tangerang.

Editor : Mahesa Apriandi