JAKARTA, iNewsBanten - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyatakan semua pelaku usaha terkena dampak dari kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang diumumkan pemerintah pada 3 September 2022.
Wakil Ketua III Kadin, Shinta Widjaja Kamdani, mengatakan seluruh sektor usaha akan terdampak baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kenaikan harga BBM. Sebab, kenaikan harga BBM akan langsung memberikan beban terhadap aktivitas logistik di semua sektor usaha.
“Hampir semua pelaku usaha akan terkena dampak dari sisi penyesuaian atau penurunan daya beli masyarakat,” ungkap Shinta, Minggu (4/9/2022).
Menurut dia, potensi pertumbuhan konsumsi akan melambat dalam jangka pendek sehingga masyarakat melakukan penyesuaian kembali terhadap pola konsumsi dan pengeluarannya dari efek kenaikan harga BBM ini di semua komponen biaya kebutuhan sehari-hari.
Hal itu, disebabkan kenaikan harga BBM dan bahan pangan terjadi pada saat yang bersamaan meski pemerintah mencoba meredam efek negatifnya dengan memberikan sejumlah bantalan sosial kepada masyarakat.
Shinta menjelaskan, terdapat 7 sektor usaha yang akan terpuruk karena kenaikan harga BBM, yaitu:
- jasa transportasi
- logistik
- jasa perjalanan
- pariwisata
- perikanan tangkap
- pertanian
- industri manufaktur
“Tetapi kami rasa yang paling terkena dampak adalah sektor perikanan tangkap, pertanian, dan industri manufaktur yang umumnya punya ketergantungan tinggi terhadap penggunaan BBM dalam komponen biaya usahanya,” kata Shinta.
Sementara itu, lanjutnya, sektor jasa lain seperti perbankan atau pendidikan tidak terlalu banyak terpengaruh dampak kenaikan BBM.
Shinta mengungkapkan, dalam situasi saat ini pengusaha atau produsen juga tidak dapat langsung menaikkan harga jual karena harus mempertimbangkan proyeksi daya beli masyarakat dan kenaikan beban overheat setelah kenaikan harga BBM.
Dia memperkirakan, dampak dari kenaikan harga BBM ini akan mulai terlihat dalam satu hingga dua bulan ke depan sekaligus memantau kondisi inflasi akibat keputusan pemerintah tersebut.
“Perusahaan juga banyak yang perlu test the water baik untuk menahan kenaikan harga jual maupun untuk menaikkan harga jual untuk memastikan efeknya terhadap kinerja perusahaan dapat dimitigasi,” ujar Shinta.
Adapun, guna mengantisipasi sentimen negatif dari kenaikan harga BBM pemerintah telah menyiapkan bantuan langsung tunai (BLT) BBM sebesar Rp2,4 triliun yang diberikan kepada 20,65 juta keluarga yang kurang mampu sebesar Rp150.000 per bulan dan mulai diberikan September selama 4 bulan.
Selain itu, menyiapkan anggaran sebesar Rp9,6 triliun untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan dalam bentuk bantuan subsidi upah yang diberikan sebesar Rp600.000.
Pemerintah daerah pun diminta untuk menggunakan 2 persen dana transfer umum sebesar Rp2,17 triliun untuk bantuan angkutan umum bantuan ojek daring dan untuk nelayan.
Untuk nelayan yang sangat mengandalkan solar, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah meminta Pertamina dalam memenuhi kuota untuk nelayan kecil sesuai kebutuhan sebanyak 2,2 juta kiloliter.
Editor : Mahesa Apriandi
Artikel Terkait
