Lebih lanjut, Iksan Menuturkan dalam pengukuhan yang terjadi jauh dari sistem merit mengingat tendensi politik yg menguat bukan kondusifitas penguatan kapasitas, dan terkesan dalam pengaruh deal deal politik yg sudah disepakati.
"Jika PJ Gubernur yang sekarang tidak terpilih lagi maka ada kemungkinan pergantian jabatan juga akan dilakukan oleh PJ Gubernur yang baru artinya, birokrasi banten menjadi sandera kepentingan politik yang berkutat pada kekuasaan"tambahnya.
Bahkan menurutnya banyak pertanyaan dalam perotasian ratusan PNS yang dilakukan PJ Gubernur karena jadi syarat praktis politik.
"Pertanyaannya bagaimana dengan posisioning peningkatan akses keberdayaan masyarakat jika politik praktis menjadi panduan kepemimpinan PJ Gubernur Banten". tutupnya.
Editor : Mahesa Apriandi
Artikel Terkait