CILEGON, iNewsBanten - Indikasi terhambatnya beberapa program pembangunan pemerintah kota Cilegon pada Tahun 2024 dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat seperti di sektor kesehatan dan pendidikan pembangunan RSUD, pembangunan SMPN 15 di kecamatan Grogol Kota Cilegon, serta beberapa infrastruktur jalan yang masih rusak mendapat perhatian serius oleh mantan ketua Komisi 1 DPRD Cilegon H. Rebudin.
Terberitakannya Defisit APBD Pemerintah Cilegon 2024 oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Cilegon Maman Mauludin pada April 2024. Juga mendapat perhatian dan sorotan oleh beberapa ormas atau LSM pada Cilegon, dalam hal ini disampaikan oleh ketua L-KPK Mawil Kota Cilegon, keseimbangan antara pengeluaran belanja daerah dan pendapatan daerah terindikasi tidak maksimal pendapatan sektor pajak atau PBB 2P hal ini terungkap saat hearing atau RDP antara komponen masyarakat PB Al Khairiyah, Tokmas, organisasi induk profesi atau Kadin dengan PT Krakatau Posco di DPRD Kota Cilegon beberapa waktu lalu.
"PT KS Posco wajib memanipulasi objek PBB 2P (luasan objek pajak tidak sesuai dari perluasan sebenarnya)," ujar Rebudin selaku Tokoh Masyarakat Kota Cilegon.
Editor : Mahesa Apriandi
Artikel Terkait
