PANDEGLANG, iNewsBanten - Sejumlah warga di Kecamatan Labuan dan juga Komite nasional pemuda Indonesia (KNPI) Kecamatan Labuan dan Karang Taruna (Katar) Desa Labuan ancam bakal gelar aksi demonstrasi RSUD Labuan dalam waktu dekat. Pasalnya, warga geram pihak RSUD tak kunjung memberikan kejelasan soal analisisi dampak lingkungan (Amdal) dan juga terkait proses pembebasan lahan parkir yang menyangkut lahan milik masyarakat sekitar.
Ketua Karang Taruna Desa Labuan, Anwar Solihin membenarkan hal tersebut.
"Ya, surat pemberitahuan aksinya sudah kita layangkan ke Muspika setempat dengan Polres Pandeglang, termasuk ke Dinkes Provinsi dan ditembuskan ke Komisi IV DPRD Provinsi Banten," kata Ahmad Solihin. Kamis (18/7/2024).
Solihin menuturkan, aksi yang akan dilakukan pada Senin (22/7/2024) mendatang ini merangkul seluruh masyarakat di Kecamatan Labuan ini merupakan bentuk kekesalan warga akan proses dan tahapan keterkaitan pembangunan RSUD Labuan, diantaranya Amdal dan pembebasan lahan untuk parkir.
"Karena bagi kami Karang Taruna Desa berikut KNPI Labuan bersatu dengan warga sekitar melakukan aksi unjuk rasa itu penting dan bersifat urgen, mengingat kami juga ingin tau seperti apa kelanjutan informasi aktivasi atau operasional RSUD Labuan berikut ada poin-poin yang lain juga seperti pembebasan lahan parkir, Amdal dan yang lainnya," ujarnya.
Sementara itu, DS, salah satu Ketua RT di Desa Labuan mengaku kecewa dengan pihak pengelola RSUD Labuan pasalnya masyarakat terdekat dengan lokasi terkesan hanya jadi penonton.
"Sebelumnya kita sudah berdiskusi bersama, kebetulan kami warga yang berlokasi di beberapa kampung yang mengelilingi lokasi bangunan RSUD Labuan jika ditempuh dengan jalan kaki dari kediaman kami paling hanya 3-5 menitan. Sejak dari tahun kemarin selalu memantau walaupun kami diam, dan kami merasakan kekecewaan selaku warga," ungkapnya.
Bukan hanya itu saja, lanjut Didin Suryana, warga sekitar juga mempertanyakan keterkaitan dengan Amdal dan juga pembebasan lahan parkir yang memang akan menggeser lahan milik warga.
"Kami selaku warga setempat punya hak untuk tahu, seperti apa AMDAL nya, seperti apa pembebasan lahannya, seperti apa tindak lanjutnya dan kami juga punya hak untuk berkontribusi bekerja disana. Masa warga hanya nonton, jangan sampai terkesan hanya untuk kepentingan golongan dan pribadi saja. ini harus diatur dan dikoordinasikan juga dengan perangkat kampung yang ada, berikut pemerintah setempat," tandasnya.
Didin menyampaikan, aksi demo yang akan dilakukan bukan bersifat ancaman atau intimidasi namun serius, hal itu dibuktikan dengans sudah dilayangkannya surat pemberitahuan kepada pihak-pihak terkait.
"Kami serius, kami akan mengutarakannya dalam aksi agar semua tahu seperti apa kondisi di RSUD Labuan, karena selama ini kami dari warga tidak bertindak apa-apa. Alhamdulillah selalu terjaga, tapi jika ada yang mengatakan tidak kondusif atau menjamin Kondusifitas itu patut dipertanyakan, siapa yang membuat tidak kondusif dan siapa yang seolah-olah menjadi pahlawan kondusifitas, jangan jual-jual nama warga demi kepentingan pribadi," pungkasnya.
Sebelumnya, pada 2023 lalu, Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Provinsi Banten, Ati Pramuji Astuti meminta do'a kepada masyaakat agar RS Labuan bisa segera beroperasi diakhir tahun 2023.
“Tahun ini kita doakan Provinsi Banten sudah bisa mengoperasionalkan RS Labuan dengan fasilitas dan tenaga kesehatan yang kita usahakan terus kita lengkapi," ucap Ati (Rabu/04/2023).
Perlu diketahui, RSUD Labuan dibangun pada tahun 2022 dengan anggaran sebesar Rp64 Miliar lebih yang dianggarkan oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Banten dengan pelaksana proyek PT Himindo Citra Mandiri.
Editor : Mahesa Apriandi
Artikel Terkait
